Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama segera memutuskan kepastian keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Karena, kata Saleh jika haji tahun ini ditunda maka pemerintah harus merelokasi anggaran penyelenggaraan haji.
Saleh berpandangan anggaran penyelenggaraan haji dapat direlokasi kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas. Pasalnya alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar.
Terhitung kata Saleh di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar di antaranya yang bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.
"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di kementerian agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).
Baca Juga: Gegara Konsleting Blower AC, Ruang Fraksi PAN DPRD Serang Terbakar
Saleh menilai Kementerian Agama selama selalu terlambat dalam merespons aspirasi masyarakat dan stake holder. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspons dan ditindaklanjuti secara tuntas.
"Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak," kata Saleh.
Karena itu anggaran penyelenggaraan Haji dianggap tepat jika direlokasi kepada sektor hal-hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana disebutkan di atas.
"Anggaran tersebut tidak boleh direlokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat," ujar Saleh.
Segera Umumkan Kepastian Haji
Baca Juga: Kerajaan Arab Saudi Masih Larang Indonesia Masuk, Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menyelesaikan rapat bersama Komisi VIII DPR RI dengan pembahasan soal kepastian penyelenggaraan ibadah Haji 2021 di Kompleks Parlemen, Rabu (2/6/2021).
Dia memastikan hasil dari rapat tersebut bakal diumumkan kepada publik di kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (3/6/2021) esok.
Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya sudah membicarakan soal pelaksanaan ibadah haji dengan Komisi VIII secara detail. Kedua belah pihak pun sudah mengambil kesimpulan, meskipun masih harus ada yang dirapikan terlebih dahulu hingga nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat.
"InsyaAllah besok siang akan kami umumkan di kantor Kemenag di Thamrin, Jakarta Pusat," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu.
Selain soal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, kedua belah pihak juga membahas rencana anggaran Kemenag Tahun Anggaran 2020. Namun, Yaqut juga enggan langsung menjelaskannya.
"Besok akan kita sampaikan ke Publik. Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik."
Diminta Realistis
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan meminta Kemenag untuk realistis melihat pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Meski belum ada kepastian dari Arab Saudi, Ace memandang sebaiknya pemerintah menunda atau meniadakan keberangkatan haji untuk kali kedua.
Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk meniadakan keberangkatan haji. Keputudan itu, kata Ace bahkan diambil H+10 dari Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah. Sementara tahun ini, sudah H+21 pemerintah belum juga memutuskan.
Padahal, seperti diketahui Arab Saudi tidak juga memberikan kepastian. Karena itu, Ace meminta agar pemerintah fokus terhadap prioritas kesehatan rakyat dengan menunda keberangkatan haji tahun ini.
"Artinya, kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah," kata Ace di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Menurut Ace, pemerintah tidak perlu memaksakan terlebih sampai meberikan harapan kepada calon jemaah haji. Mengingat hingga kepastian yang tidak ada hingga tenggat waktu yang semakin mendekat.
"Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka. Lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," kata Ace.
