Infografis
Suara.com - Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perkara penyebaran berita bohong atau hoaks atas terdakwa Jumhur Hidayat, Kamis (3/6/2021). Adapun agenda persidangan adalah pemeriksaan ahli dari kubu terdakwa.
Kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama mengatakan, kali ini pihaknya akan menghadirkan ekonom Faisal Basri. Rencananya, sidang akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.
"Sidang lanjutan perkara pidana Jumhur Hidayat kembali dilaksanakan pada Kamis 3 Juni 2021 yang akan menghadirkan Ahli Ekonomi Faisal Basri dari pihak kuasa hukum," kata Oky dalam keterangannya.
Pekan lalu, Kamis (27/5/2021), tim kuasa hukun Jumhur menghadirkan ahli hukum dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofyan. Dalam keterangannya, Sofyan menyatakan jika menyebarkan berita bohong tidak dapat dipidana apabila tidak timbul keonaran.
Hal itu dia sampaikan dalam menjawab pertanyaan tim kuasa hukum Jumhur mengenai jenis delik dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Sofyan berpendapat, secara materil Pasal 14 ayat 1 tidak disebutkan secara rinci tentang bentuk penyiaran yang berpotensi menimbulkan keonaran.
Menurut dia, kegiatan menyiarkan berita bohong tidak selamanya menimbulkan keonaran.
"Menyiarkan kabar bohong tidak di pidana jika tidak timbul keonaran. Tidak ada norma yang melarang orang bohong. Yang dilarang adalah kabar bohong itu menimbulkan keonran. Tidak selamanya menyiarkan berita bohong menimbulkan keonaran," kata Sofyan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sofyan berpendapat, keonaran dalam konteks ini harus dijelaskan dan diintepretasikan secara spesifik. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kata keonaran tidak dijelaskan sebagaimana guncangan pancaroba pada saat penyusunan Undang-Undang.
Baca Juga: Kuasa Hukum: Konteks Keonaran Buntut Cuitan Jumhur Harus Benar-Benar Dibuktikan
"Harus di jelaskan, diinterpretasikan keonaran. Tafsir historis pada masa itu timbul keguncangam pancaroba transisional sehingga dibuat UUD itu. Keonaran dalam konteks ini memang tidak disebutkan dalam UU tahun 1946," jelas Sofyan.
