Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) menuntut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan sementara tayangan sinetron Suara Hati Istri yang ditayangkan di Indosiar. KOMPAKS menyatakan jalan cerita film tersebut melanggengkan praktik perkawinan anak.
Dalam sinetron itu menampilkan pemeran Zahra (LCF), seorang aktris berusia 15 tahun yang memerankan karakter perempuan 17 tahun dan menjadi istri ketiga dari lelaki berusia 39 tahun.
Selain meminta untuk dihentikan, Kompaks juga meminta agar KPI memberikan sanksi berat terhadap rumah produksi Mega Kreasi Films dan jaringan penyiar Indosiar yang memproduksi dan menayangkannya.
"Sinetron Suara Hati Istri telah mempertontonkan jalan cerita, karakter, dan adegan yang mendukung dan melanggengkan praktik perkawinan anak," demikian yang tertulis dalam keterangan pers Kompaks, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga: Sinetron Zahra Ramai Diprotes, Pemeran: Kalau Ga Suka Tinggal Skip
Selain itu, Kompaks juga menuntut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menginvestigasi tayangan tersebut dan berikan perlindungan kepada aktris anak yang terlibat dalam produksi tayangan tersebut, baik atas dampak produksi yang telah berlangsung maupun dampak dari pemberitaan media.
Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada aturan usia pernikahan legal di Indonesia yakni minimal 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan usia anak adalah sampai dengan 18 tahun.
Lebih lanjut, Kompaks juga menilai kalau tayangan dan promosi dari sinetron tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditujukan untuk kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia, terutama asal 14 Ayat 2 mengenai Perlindungan Anak yang berbunyi 'Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.'
"(Kompaks menuntut) Lembaga Sensor Film untuk bekerja secara kritis, benar, dan bertanggung jawab atas penayangan sinetron tersebut," tegasnya.
Baca Juga: Resmi! Sinetron Zahra Dilaporkan ke KPI, Dinilai Promosi Pedofilia
Kompaks juga meminta, jaringan penyiar Indosiar untuk menghentikan sementara penayangannya, serta menarik konten promosi yang menayangkan cuplikan adegan-adegan dari sinetron tersebut dari kanal Youtube Indosiar ataupun platform lain yang digunakan sebagai kanal promosi.
Sebab, Kompaks menemukan adanya kekerasan seksual terhadap anak dengan promosi yang dilakukan melalui kanal Youtube Indosiar, yakni penggunaan judul clickbait pada salah satu episodenya Malam Pertama Zahra dan Pak Tirta! Istri Pertama & Kedua Panas? | Mega Series SHI - Zahra Episode 3.
Terakhir, Kompaks menuntut jaringan penyiar Indosiar dan rumah produksi Mega Kreasi Films untuk sebagai gantinya bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat dengan memproduksi dan menayangkan konten edukatif terkait dengan isu perkawinan anak yang tidak melanggengkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender tersebut.
