Infografis
Dahnil lantas menjelaskan rencana perpres itu merupakan dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, sehingga sifatnya bukan keputusan final.
Selain itu, draf rencana perpres tersebut juga menjadi bagian rahasia negara dan dokumen internal atau bukan konsumsi publik.
Dahnil mewakili Kemhan menyesali kalau akhirnya draf tersebut malah bocor ke publik. Ia berpikir kalau draf itu sengaja dibocorkan kepada khalayak untuk kepentingan politik.
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik)," ungkapnya.
Sebelumnya, pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie membeberkan rencana peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020-2024.
Untuk pemenuhan alpalhankam, pemerintah meminjam dana dari luar negeri senilai USD 124.995.000.000 atau sekitar Rp 1.760 triliun.
Rencana perpres itu beredar di kalangan media. Pihak Kemhan sendiri belum berbicara soal adanya rencana perpres tersebut.
Namun Connie menceritakan kalau perpres itu merupakan tindak lanjut dari rencana strategis (renstra) khusus 2020-2024.
"Maksudnya adalah ini dokumen namanya dokumen pengadaan khusus," kata Connie.
Baca Juga: Bahas Alutsista dengan Menhan Prabowo, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup
Connie yang sudah terjun lama dalam dunia pertahanan agak kaget karena baru melihat rencana perpres yang begitu detil merincikan anggaran alpalhankam.
