Skema Utang Rp 1.760 Triliun untuk Alpalhankam Tersebar, Kemenhan Duga Ada Motif Politik

Rabu, 02 Juni 2021 | 14:43 WIB
Skema Utang Rp 1.760 Triliun untuk Alpalhankam Tersebar, Kemenhan Duga Ada Motif Politik
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan skema utang luar negeri dengan nominal Rp 1.760 triliun di dalam draf rencana peraturan presiden yang mengatur pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) tidak benar.

Dahnil berujar bahwa belum ada keputusan terkait jumlah skema utang luar negeri sebagaimana yang beredar saat ini.

"Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1.700 T itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan," kata Dahnil di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).

Dahnil sebelumnya mengatakan draf rencana perpres merupakan bagian dari rahasia negara dan hanya untuk konsumsi di internal Kementerian Pertahanan. Karena itu Dahnil menilai ada motif politik di balik tersebarnya draf perpres dengan mencantumkam skema pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun .

"Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemenhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp 1.700 T itu penuh dengan motif politik. Bahkan kami melihat ada motif political jealousy itu yang kami tangkap," kata Dahnil.

"Oleh sebab itu pada hari ini pak menhan menjelaskan terkait dengan itu (di Raker dengan Komisi I)," sambungnya.

Usut Pembocor Draf

Sebelumnya Kementerian Pertahanan bakal mengusut pelaku penyebar draf rencana peraturan presiden yang mengatur pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan skema utang luar negeri.

Hal tersebut dilakukan karena draf rencana perpres itu bersifat dokumen yang masih dibahas pihak internal Kemhan.

Baca Juga: Bahas Alutsista dengan Menhan Prabowo, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup

"Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI