Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan meminta pemerintah melalui Kementerian Agama RI untuk realistis melihat pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Kendati belum ada kepastian dari Arab Saudi, Ace berpendapat sebaiknya pemerintah menunda atau meniadakan keberangkatan haji untuk kali kedua.
Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, Indonesia memutuskan untuk meniadakan keberangkatan haji. Keputusan itu, kata Ace, bahkan diambil H+10 dari Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah. Sementara tahun ini, sudah H+21 pemerintah belum juga memutuskan soal ibadah haji.
Padahal seperti diketahui, Arab Saudi tidak juga memberikan kepastian. Karena itu Ace meminta agar pemerintah fokus terhadap prioritas kesehatan rakyat dengan menunda keberangkatan haji tahun ini.
"Artinya kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah," kata Ace di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga: Kerajaan Arab Saudi Masih Larang Indonesia Masuk, Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji
Menurut Ace pemerintah tidak perlu memaksakan terlebih sampai meberikan harapan kepada calon jemaah haji. Mengingat hingga kepastian yang tidak ada hingga tenggat waktu yang semakin mendekat.
"Dari pada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka. Lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," kata Ace.
Sementara itu terkait organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyetujui vaksin Sinovac untuk penggunaan darurat, Ace memandang hal itu merupakan kabar gembira. Pasalnya diketahui, Arab Saudi hanya memperkenankan masuk jemaah yang sudah divaksin bersertifikat WHO.
"Tentu ketika terbitnya persetujuan WHO terhadap vaksin Sinovac tentu melegakan kita semua. Dengan demikian maka seharusnya kita semua tidak ragu lagi bahwa Sinovac vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar sudah menggunakan vaksin tersebut," tutur Ace.
Sisa Waktu 1,5 Bulan
Baca Juga: Jelang 1,5 Bulan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kuota Masih Dipertanyakan?
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapatkan informasi perihal Indonesia yang tidak kebagian jatah kuota keberangkatan jemaah haji tahun 1442 hijriah dari pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan perihal vaksin Sinovac yang tidak bisa dipakai sebagai syarat masuk jemaah haji lantaran belum bersertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Sementara kita gak usah bahas itu dulu (Sinovac). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita ngga dapat kuota haji," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Senin (31/5/2021).
Namun Dasco tidak melanjutkan lebih rinci perihal informasu yang ia peroleh.
"Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau Pak Muhaimin yang akan menjelaskan," kata Dasco.
Sementara itu Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan hingga saat ini belum ada kepastian apapun yang diberikan pemerintah Arab Saudi perihal ibadah haji tahun ini.
Hal itu disampaikan Yaqut saat mengikui tapat dengan Komisi VIII DPR, Senin siang.
"Pemerintah Kerajaan Arab Aaudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian. Sekali lagi belum memberikan kepastian. Apakah penyelenggarana ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi," tutur Yaqut, Senin (31/5/2021).
Meski belum ada kepastian kendati waktu yang tersisa hanya 1,5 bulan, namun Yaqut dalam paparannya menyampaikan sejumlah persiapan dan skema pemberangkatan haji.
"Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan," ujar Yaqut.
