Bahas Alutsista dengan Menhan Prabowo, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup

Rabu, 02 Juni 2021 | 11:31 WIB
Bahas Alutsista dengan Menhan Prabowo, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup
ILUSTRASI: Rapat perdana Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Rabu (6/11/2019). (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi I DPR memutuskan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara tertutup. Selain dengan Menhan, rapat tertutup tersebut turut menghadirkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD, KSAL, KSAU.

Ketua Komisi I Meutya Hafid selaku pimpinan rapat memutuskan rapat kerja dilakukan tertutup berdasarkan kesepakatan dari anggota.

Meutya berujar rapat dilakukan tertutup lantaran membahas mengenai anggaran pembelian alutsista dan sistem pertahanan.

"Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat kami dari pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran yang akan membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya, sebagaimana lazimnya rapat akan kita buka dengan sifat tertutup," ujar Meutya membuka rapat, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Tiba di Gedung DPR, Prabowo Siap Jelaskan Soal Pinjaman 1.760 Triliun untuk Alpalhankam

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya mendatangi Nusantara II Kompleks Parlemen DPR. Kehadiran Prabowo itu guna mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR.

Seperti diketahui kehadiran Prabowo sudah dinanti sejak Senin lantaran sempat absen pada rapat dengar pendapat di hari itu.

Prabowo mengatakan dirinya akan memaparkan terkait rencana Kementerian Pertahanan ke depan hingga persoalan alutsista. Prabowo juga akan melakukan sesi tanya jawab.

"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya ya kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya," kata Prabowo di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).

Prabowo mengatakan dirinya juga akan menjelaskan persoalan skema pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam Rencana Peraturan Presiden untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

Baca Juga: Menhan Wajib Hadir, Komisi I DPR Ingin Dengar Penjelasan Prabowo Soal Alpalhankam

Termasuk menyoal pendanaan untuk utang tersebut bersumber dari mana. Namun, Prabowo enggan menjawab pertanyaan wartawan dan lebih memilih menjawab pertanyaan Dewan.

"Insyaallah. Ya nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu (wartawan)," kata Prabowo.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI