Infografis
Sudah begitu, koalisi Lapid juga dibangun di atas dukungan partai Arab, Ra'am, yang menolak program politik pro-pemukim Yahudi milik Bennett.
Koalisi lintas ideologi melawan Netanyahu
Menurut laporan Times of Israel, Partai Ra'am akan mendukung pemerintahan Bennett dan Lapid secara aktif di parlemen, dan tidak menjadi bagian dari kabinet pemerintah.
Sebagai gantinya, kedua pemimpin setuju menghormati tuntutan Ra'am terkait nasib warga Arab. Tuntutan itu antara lain jaminan anggaran dana untuk memerangi tingkat kriminalitas yang tinggi di komunitas Arab, dan mengakui hak Suku Arab Badui yang selama ini dianggap ilegal.
Ketua Umum Ra'am, MK Mansour Abbas, juga menuntut pemerintahan baru agar memperhatikan kepentingan minoritas Arab. Abbas dan Bennett bertemu akhir April silam.
Bennett dikabarkan sepakat untuk tidak menganeksasi wilayah atau mengizinkan pembangunan pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat, selama dia berkuasa.
Dia juga ingin menghentikan konstruksi pemukiman yang masih berlangsung, menurut laporan Channel 12.
Netanyahu juga sempat berusaha mendekati Partai Ra'am saat diberi kesempatan membentuk pemerintahan usai pemilu lalu.
Namun rekan koalisinya dari partai agamis menolak bekerja sama. Meski tidak punya mandat, Netanyahu akhir pekan lalu berusaha menarik Bennett dan musuh bebuyutannya, Gideon Saar, untuk berkoalisi.
Baca Juga: Oposisi Israel Desak Pemberhentian PM Benjamin Netanyahu
Keduanya ditawari kursi perdana menteri yang diputar bergilir di antara ketiga politisi. Di dalam sebuah video di Twitter, Netanyahu mendesak Bennett dan Saar untuk "mencegah terbentuknya pemerintahan kiri yang berbahaya," di Israel.
