Infografis
Suara.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang digelar Partai Beringin Karya (Berkarya) menghasilkan beberapa keputusan eksternal dan internal partai.
Terdapat tiga poin keputusan eksternal partai. Pertama Partai Berkarya menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol).
Partai Berkarya menilai putusan ini tidak adil terhadap partai baru dan partai non Parlemen. Terlebih partai berkarya memiliki banyak suara di daerah yang cukup signifikan dan tidak sedikit kader partai yang duduk di DPRD.
“Menanggapi Keputusan MK tentang verifikasi Partai, Partai Berkarya mengusahakan agar Partai Non Parlemen tetap bisa ikut secara langsung di pemilu 2024 tanpa verifikasi lagi seperti partai parlemen," kata Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, di DPP Partai Berkarya ditulis Selasa (1/6/2021).
Kedua, Partai Berkarya berkomitmen untuk ikut mendorong pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid 19. Hal ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.
"Kami mendorong Pemerintah mempercepat untuk melaksanakan vaksin covid19 bisa selesai di tahun ini,” imbuhnya.
Ketiga, Partai Berkarya mendukung penuh otonomi khusus di Papua. Selama, dilakukan secara terukur dan transparan.
"Terkait masalah di Papua, Partai Berkarya punya 7 persen suara di Papua, kami mendukung otonomi khusus di Papua," tuturnya.
Sementara itu, hasil Rapimnas II juga menyepakati adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) di level Mahkamah Partai, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. PAW dilakukan agar seluruh kader memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun partai menuju pemilu 2024.
Baca Juga: Gugat Putusan Kubu Tommy, Muchdi PR: Partai Berkarya di Bawah Kendali Saya!
Menyikapi hasil keputusan Rapimnas II Partai Berkarya, Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Tony Akbar Hasibuan mengatakan, seluruh kader dan pengurus Partai Berkarya siap mendukung kebijakan Ketum Partai Muchdi PR.
