Infografis
Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan awal mula tuannya mengajukan formula modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan, yang kekinian menuai polemik.
Salah satu alasannya ialah karena melihat sebagian besar alpahankam yang dimiliki Indonesia sudah terlalu tua.
Dahnil menjelaskan, Presiden Jokowi menginginkan ada visi jelsa tentang alpalhankam Indonesia hingga 25 tahun ke depan.
Berdasarkan hal itu, Kemenhan RI menyadari alpalhankam kekinian sudah sangat kolot.
Baca Juga: Rencana Utang untuk Beli Alutsista, Jubir Menhan: Tenornya Panjang dan Bunga Kecil
"Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).
Dengan demikian, Kemenhan menganggap modernisasi alpalhankam menjadi keniscayaan. Pasalnya, pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.
"Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," jelasnya.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam itu kemudian dituangkan ke dalam peraturan presiden yang saat ini masih bersifat rencana. Bahkan Dahnil menyebut kalau rencana perpres tersebut masih menjadi pembahasan di internal Kemhan.
Ia menuturkan kalau reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam tersebut rencananya bakal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima perencanaan strategi (renstra) bakal dibelanjakan pada satu renstra atau pada 2020-2024.
Baca Juga: DPR: Ada Waktunya Menhan Prabowo Klarifikasi soal Beli Alutsista dengan Skema Utang
"Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044," tuturnya.
Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Dahnil lantas memberikan analogi dari formula belanja itu ibarat membangun rumah.
"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," ungkapnya.
Belanja Alutsista Dengan Skema Peminjaman Luar Negeri
Pembelajaan alpalhankam tersebut nantinya bakal menggunakan mekanisme meminjam uang dari negara asing. Dahnil menegaskan skema pinjaman luar negeri itu tidak akan mengganggu APBN.
Meski tidak menyebut berapa besaran dana pinjamannya, Dahnil memastikan tidak bakal membenani APBN.
"Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," sebutnya.
Ia lantas mengungkapkan alasannya yakni karena pinjaman yang kemungkinan diberikan oleh beberapa negara itu memiliki tenor yang panjang serta bunga sangat kecil.
Lagipula menurutnya, proses pembayarannya akan menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahunnya memang sudah dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dahnil menegaskan kalau seluruh formula itu masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Sehingga raperpres yang dimaksud bukan merupakan konsep yang sudah final dan siap diimplementasikan.
