Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang terkait izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Pasalnya, Bamsoet menilai PT TPL pantas ditutup lantaran cenderung berdampak negatif ketimbang bermanfaat.
Bamsoet mengatakan, penutupan PT TPL itu bukan mustahil. Dulu, Presiden ketiga RI BJ Habibie pernah menutup PT Indo Intirayon yang kekinian kembali muncul dengan nama PT TPL.
Hal itu ditegaskan Bamsoet seusai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL, Senin (31/5/2021).
“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang dan bila perlu kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie tahun 1999, yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Itu karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bamsoet.
Adapun kedatangan Aliansi GERAK Tutup TPL, kata Bamsoet, ialah untuk melaporkan dampak kehadiran perusahaan pengolah kayu untuk menjadi bubur kertas dan kertas.
Aliansi GERAK Tutup TPL menilai kehadiran PT TPL sangat menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar.
"Dampaknya bisa merusak lingkungan, bisa juga merusak tatanan adat Batak,”ujar Bamsoet.
Meski mendorong penutupan PT TPL, Bamsoet mengingatkan agar nasib pekerjanya dapat diperhatikan.
Baca Juga: Buka-bukaan Korban Kriminalisasi dan Tuntut Tutup PT TPL
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengubah kawasan TPL dengan mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba.
