Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang terkait izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Pasalnya, Bamsoet menilai PT TPL pantas ditutup lantaran cenderung berdampak negatif ketimbang bermanfaat.
Bamsoet mengatakan, penutupan PT TPL itu bukan mustahil. Dulu, Presiden ketiga RI BJ Habibie pernah menutup PT Indo Intirayon yang kekinian kembali muncul dengan nama PT TPL.
Hal itu ditegaskan Bamsoet seusai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL, Senin (31/5/2021).
Baca Juga: Buka-bukaan Korban Kriminalisasi dan Tuntut Tutup PT TPL
“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang dan bila perlu kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie tahun 1999, yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Itu karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bamsoet.
Adapun kedatangan Aliansi GERAK Tutup TPL, kata Bamsoet, ialah untuk melaporkan dampak kehadiran perusahaan pengolah kayu untuk menjadi bubur kertas dan kertas.
Aliansi GERAK Tutup TPL menilai kehadiran PT TPL sangat menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar.
"Dampaknya bisa merusak lingkungan, bisa juga merusak tatanan adat Batak,”ujar Bamsoet.
Meski mendorong penutupan PT TPL, Bamsoet mengingatkan agar nasib pekerjanya dapat diperhatikan.
Baca Juga: MPR: Kendaraan Bermotor Jadi Penyumbang Terbesar Polusi Udara
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengubah kawasan TPL dengan mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba.
“Sebaiknya kawasan TPL (Danau Toba) itu dibangun menjadi kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan menenteramkan masyarakat sekitar,” ujar Bambang.
Menurut Bamsoet, manfaat sektor pariwisata sebagai pengganti lebih baik ketimbang PT TPL itu sendiri.
Karena itu, pengalihan PT TPL ke sektor wisata dapat menjanjikan pekerjaan batu bagi karyawan yang terdampak apabila perusahaan itu ditutup.
“Manfaat TPL buat masyarakat dan negara, sedikit sekali. Visi pemerintah kan untuk meningkatkan pariwisata desitinasi, Danau Toba masuk destinasi utama (destinasi superprioritas). Semoga desakan publik terus menguat,” kata Bamsoet.
Sementara pegiat masyarakat adat dan lingkungan hidup, Abdon Nababan mendukung rencana pengalihan PT TPL menjadi sektor pariwisata. Menurutnya pemerintah memang dinilai tidak cukup apabila hanya sekadar menutup PT TPL.
Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN) itu mengaku memiliki kerangka baru pembangunan Danau Toba.
Ia menjelaskan kerangka baru pembangunan itu dengan asumsi PT TPL ditutup dan dialihkan dengan pembangunan sektor pariwisata, pertanian dan energi terbarukan.
“Pariwisata Danau Toba sempat berjaya dan bidang pertanian, tanah kawasan Danau Toba terbukti terbaik untuk bertani. Tanahnya memang sedikit tipis, tinggal menggunakan teknologi. Iklimnya bagus,” ujar Abdon.
