Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, nilai Rp 1.760 triliun dengan skema utang luar negeri untuk membeli alat pertahanan dan keamanan alias alpalhankam belum bisa dipastikan kebenarannya.
Untuk diketahui, nilai tersebut beredar seiring bocornya dokumen rencana peraturan ppresiden untuk pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan alias alpalhankam dengan skema pinjaman dari luar negeri.
"Itu dokumen bersifat rahasia negara. Soal besaran dananya, belum tentu benar. Sebenarnya mudah mengeceknya. Komisi I DPR bisa bertanya ke Kementerian Pertahanan, atau Bappenas, apa benar besarnya segitu," kata Dasco, Snein (31/5/2021).
Besaran dana pengadaan senjata yang fantastis itu masih sebatas polemik, karena Kemenhan sendiri hingga kekinian belum melakukan pembelian.
"Sampai saat ini Pak Prabowo (Menteri Pertahanan) belum membeli alutsista. Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan melakukan negosiasi-negosiasi supaya agak mengurang," ujar Dasco.
Karena itu, kata Dasco, perlu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi perihal skema pinjaman sebesar Rp1.760 triliun.
"Dari DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat kepada menhan untuk melakukan klarifikasi," kata Dasco.
Penjelasan Kemenhan
Kemenhan membenarkan pihaknya tengah menyusun peraturan presiden untuk pemenuhan kebutuhan alpalhankam dengan skema pinjaman dari luar negeri. Namun, mereka meyakini hal tersebut tidak bakal membebankan anggaran negara.
Baca Juga: Draf Perpres Pengadaan Alutsista Bocor, Kemenhan: Kami Usut Pelakunya
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan, proses penyusunan perpres masih terus berjalan.
