Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian, mengungkap adanya kenaikan realisasi belanja APBD pemerintah daerah sebesar 1,83 persen dibandingkan tahun lalu.
Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak berpengaruh pada besaran realisasi belanja APBD yang masih lebih kecil dibanding APBN.
Ardian menjelaskan, realisasi belanja APBD per 25 Mei 2021 itu sebesar Rp 251,92 triliun atau mencapai 21,98 persen. Kenaikan terjadi hingga 1 persen kalau dibandingkan dengan 2020.
"Jika dibandingkan year on year di 2020 tanggal 31 Mei, angka presentase 20,58 persen. Jadi kalau kita bandingkan dengan 25 Mei 2021 ada kenaikan sekitar 1,83 persen," jelas Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021).
Baca Juga: Proyek Ibu Kota Baru RI Jalan Terus, Dananya Akan Masuk di APBN 2022
Akan tetapi, peningkatan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2021 nyatanya masih berada di bawah APBN yang tercatat sudah mencapai di atas 32 persen. Sementara realisasi belanja APBD masih di sekitar 10 persen.
"Kami berharap bahwa pemda bisa mengejar ketertinggalan terhadap realisasi belanja. Syukur-syukur bisa mendekati angka APBN," ujarnya.
Ardian juga mengungkapkan adanya penurunan realisasi belanja pemerintah provinsi dibandingkan tahun lalu.
Di mana untuk tahun ini tercatat sebesar 19,62 persen tahun ini, lebih kecil ketimbang tahun lalu yakni sebesar 21,45 persen. Justru kenaikan terjadi pada realisasi belanja kabupaten/kota yang tercatat 23,09 persen.
"Sedangkan jika dibandingkan angka kabupaten bahwa kabupaten di 31 Mei 2020 20,6 persen sekarang 23,09 persen. Kenaikan ada di pemerintah kota/kabupaten."
Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Papua Barat Paling Kecil, Padahal Pendapatannya Tinggi
