Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengatakan saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di titik nadir pasca adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan dan berujung 51 pegawai dinyatakan dipecat.
"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary," kata Sohibul kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021).
Sohibul mengatakan, dengan adanya TWK orang-orang memiliki integritas justru malah dibenturkan oleh wawasan kebangsaan. Kemudian dianggap sebagai taliban, menurutnya, hal itu sangat memilukan.
"Kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun? Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," tuturnya.
Baca Juga: Bentrok Gegara Dangdut, Ketua Gibas dan Pemuda Pancasila Perintahkan Ini
Dengan adanya kisruh 51 pegawai KPK dipecat, Sohibul menegaskan kritik harus terus disampaikan. Padahal, kata Sohibul, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan pernyataan tak boleh memecat 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
"Tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat. Sementara BAKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, jadi kita melihat apa yang dsampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Baca Juga: Jokowi Tegas Pegawai KPK Tidak Boleh Dirugikan, FOINI Minta Soal TWK Dibuka
