Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal disebutnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lebih banyak mudaratnya. Ia membela tim khusus untuk membantu Gubernur Anies Baswedan itu.
Menurut Riza, sebenarnya kehadiran TGUPP diharapkan bisa memberikan bantuan kepada Anies dalam pekerjaannya. Kontribusi yang diberikan berupa saran dan masukan dari hasil pengkajian mendalam.
"Prinsipnya, tentu kehadiran TGUPP diharapkan bisa memberikan dukungan, bantuan, partisipasi,kontribusi, konsep, analisa, data, dan lain-lain," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Ia menyebut kehadiran TGUPP pada dasarnya untuk kepentingan warga ibu kota. Sebab mereka, kata Riza, membantu percepatan program untuk masyarakat luas.
Baca Juga: Profil Alvin Wijaya, Mundur TGUPP DKI Jakarta Hingga Dugaan Mafia Jabatan
"Untuk kepentingan Pemprov, kepentingan percepatan pembangunan agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya," jelasnya.
Namun, ia mempersilakan pihak manapun memberikan penilaian apapun kepada TGUPP. Politisi Gerindra ini tak bisa melarang siapapun memberikan pendapatnya.
"Saya enggak bisa komentarin itu. Itu menjadi hak dari siapa saja untuk memberikan penilaian," pungkasnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya menganggap TGUPP yang dibuat Gubernur Anies Baswedan lebih banyak buruk atau mudaratnya. Ia menyebut Gubernur pendahulu memiliki tim yang lebih baik.
Menurut Prasetio, TGUPP bentukan Anies tidaklah efektif. Sebab, sejauh ini kinerja tim khusus itu tidak dapat mendongkrak kinerja Gubernur.
Baca Juga: Denny Siregar: DKI Jakarta Kacau Balau
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Seharusnya, kata Prasetio, TGUPP bisa bekerja untuk mewujudkan rancangan kerja. Namun, pada kenyataannya, capaiannya masih dipertanyakan.
"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.
Ia pun menyinggung sejumlah program kampanye Anies yang belum juga tercapai sepenuhnya. Misalnya program rumah DP Rp 0 dan pembangunan berkelanjutan lainnya.
"Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," ucapnya.
