Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR-RI Selly Andriany Gantina mendorong penguatan peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam tahapan pemutakhiran data. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memiliki perangkat yang memadai untuk meningkatkan kredibilitas data masyarakat kurang mampu.
Selly mengatakan, belum semua pemerintah daerah mendirikan Puskesos di tingkat desa/kelurahan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kabupaten/kota. Kalaupun keduanya sudah diaktivasi, Selly menyatakan, dukungan berupa honorarium untuk fasilitator juga kurang memadai.
Ia menyebut, penguatan perangkat di daerah tersebut diyakni akan membawa kemajuan signifikan dalam perbaikan data dan akan mengatasi permasalahan data yang selama ini terjadi.
Hal menunjukkan bahwa tantangan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemutakhiran data adalah pada dukungan anggaran.
“Tidak setiap pemda mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran data. Oleh karena itu, perlu mengkaji lagi Permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan. Di sini perlu dimasukkan pasal tentang anggaran untuk pemutakhiran data,” kata Selly, belum lama ini.
Dengan teralokasikannya anggaran, katanya, tidak alasan bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pemutakhiran data, khususnya melalui dan Puskesos dan SLRT.
“Dengan adanya penguatan pada regulasi, pemda memiliki payung hukum. Dengan payung hukum yang ada, pemda harus menganggarkan pada APBD-nya.
“Payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian bahwa pemda melaksanakan standard pelayanan minimum bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam pemutakhiran data melalui Puskesos,” katanya.
Standar Teknis dalam Permensos No. 9 tahun 2018 merupakan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Beleid ini mengatur juga pelayanan dasar yang merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Baca Juga: Kemensos Terima Donasi Rp100 Juta dari VCC untuk Korban Bencana NTT
Pernyataan senada disampaikan rekan Selly di Komisi VIII, anggota fraksi Partai Golkar, Hasan Basri Agus (HBA). Ia menyatakan perangkat Kemensos di daerah seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamtan (TKSK) sudah cukup baik.
