Infografis
"Saya tak pernah mengeluarkan komentar soal PON. Hanya satu kali, itu pun awal tahun lalu," kata dia.
Sepengetahuan Veronica pula, kelompok maupun aktivis pro-referendum Papua tidak pernah berbicara tentang PON XX dan dikaitkan dengan agenda pembebasan nasional.
"Sepantauan saya, pihak pro-referendum, aktivisnya, tak ada bawa-bawa PON. Kenapa BIN justru bawa-bawa PON sendiri."
Karena itu, Veronica mengultimatum, "Jadi ini BIN jangan melakukan cipta kondisi situasi konflik dengan tema baru lagi."
Sebelumnya diberitakan, BIN mengklaim mendeteksi pergerakan dari kelompok separatis Papua atau KSP yang ingin memanfaatkan PON XX di Papua untuk menciptakan instabilitas.
Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dalam rapat Panitia Khusus RUU Otonomi Khusus Papua di DPR, Kamis (27/5), menuding sejumlah nama yang terdeteksi akan memanfaatkan PON di Papua.
"Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia. Antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri," kata Teddy.
Selain lewat PON XX, Teddy mencatat berdasarkan deteksi BIN, KSP juga memanfaatkan momentum amandemen Undang-Undang tentang Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001.
Pendukung kemerdekaan Papua, kata dia, menggunakan momentum itu untuk memassifkan berbagai aksi seperti rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua (MRP), aksi unjuk rasa menyusun petisi rakyat Papua, dan rencana mogok sipil nasional.
Baca Juga: BIN: Veronica Koman dan Benny Wenda Akan Manfaatkan PON XX untuk Bikin Instabilitas
"Dan provokasi di media sosial oleh UMLWP, kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin, melakukan manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan otsus dan mendukung referendum di Papua," kata Teddy.
