Anita Wahid Minta Jokowi Jangan Tunduk Kepada Orang yang Mau Lemahkan KPK
Anita mengatakan percobaan untuk melemahkan KPK sudah dilakukan dari sejak lama.
Suara.com - Putri ketiga dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Anita Wahid, ikut angkat bicara terkait pemecetan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Anita, pemecatan 51 pegawai KPK ini bukti bahwa pelemahan KPK akan terus dilakukan hingga lembaga antirasuah lumpuh agar tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Ini justru merupakah sebuah bukti tambahan bahwa proses pelemahan KPK sudah, sedang, dan akan terus dilakukan hingga KPK lumpuh," ungkap Anita melalui keterangannya, Rabu (26/5/2021).
Percobaan untuk melemahkan KPK kata Anita, sudah dilakukan dari sejak lama. Apalagi, ketika mencuatnya kasus cicak buaya. Tapi, kata Anita itu dulu dilakukan dari pihak-pihak luar KPK.
Baca Juga: Dulu Lempar Sindir, Anak Gus Dur Kini Tampak Akrab dengan Gibran Rakabuming
Namun, kata Anita, saat ini KPK malah terus digerogoti dan dilemahkan dari dalam lembaga antirasuah sendiri.
"Tapi kalau dulu proses pelemahannya berupa serangan dari luar, sekarang berubah jadi serangan dari luar dan penggerogotan dari dalam," ungkap Anita.
Anita menyebut penggerogotan dari dalam ini diawali dari sejak proses pemilihan capim KPK yang begitu kontroversial yang akhirnya memilih seseorang yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan.
"Lalu berlanjut dengan revisi UU KPK yang menyebabkan begitu banyaknya limitasi terhadap kerja-kerja pegawai KPK, hingga status pegawai dialihkan menjadi ASN yang jelas akan menciderai independensi KPK," ujar Anita.
"Ditambah lagi proses “litsus” melalui TWK yang juga sangat dipertanyakan validitas dan reliabilitasnya karena konstruksinya tidak jelas dan tidak sesuai kaidah ilmiah dan psikometrik," Anita menambahkan.
Baca Juga: Soroti Kepala Babi, Anak Gus Dur Bagikan Cerita Masa Orde Baru: Teror Kayak Gini Itu Nyata
Anita menduga bahwa 51 pegawai KPK ini memang ingin disingkirkan dengan segala cara. Apalagi, dengan TWK yang memang sudah diluar perundang-undangan untuk pegawai KPK beralih menjadi ASN.
