Infografis
Suara.com - Juru Bicara Petisi Rakyat Papua, Sam Awon mengungkapkan sudah ada 714.066 rakyat Papua Barat hingga mereka yang berada di luar negeri yang menandatangani petisi menolak otonomi khusus (otsus) Papua.
Mereka menganggap otsus bukan sebuah solusi bagi keinginan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.
Petisi Rakyat Papua sudah berjalan sejak Mei 2020 hingga April 2021. Penolakan otsus memang bukan hanya dilakukan pada saat ini, karena mereka telah memperjuangkan dari beberapa tahun ke belakang.
"Tahun 2000, 2001, 2005 gelombang perlawanan yang besar, 2011 itu landasan rakyat menolak otsus karena bagi rakyat Papua bahwa yang diinginkan bukan otsus, tapi hak menentukan nasib sendiri sebagai satu bangsa yang merdeka," kata Sam Awon dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (25/5/2021).
Baca Juga: Didatangi Sejumlah Ormas saat Aksi di PN Jaktim, Massa Papua Diminta Bubar
Otsus secara perdana dikeluarkan pasca reformasi pada 1998. Sejak dilahirkan, rakyat Papua menolak keras dengan adanya otsus tersebut.
Selama 20 tahun, mereka menganggap otsus merupakan produk pemaksaan yang gagal. Karena menurut mereka yang juga berasal dari 110 organisasi masyarakat Papua itu, fakta yang terjadi di lapangan, sektor-sektor ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan tidak bermanfaat bagi rakyat Bumi Cenderawasih.
Selain itu, otsus juga dianggap gagal dalam memihak, memberdayakan serta memproteksi tanah dan orang Papua.
"Otsus hanya menjadi rekayasa politik Jakarta untuk menghalau tuntutan-tuntutan damai bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri," ujarnya.
Di samping itu, Sam Awon menerangkan kalau rakyat Papua ingin adanya penyelesaian secara damai, demokratis dan tuntas berdasarkan prinsip-prinsip internasional nan bermartabat.
Baca Juga: Warga Papua: Penangkapan Aktivis Tak Selesaikan Masalah, Ini Pembungkaman!
"Rakyat Papua telah menolak dengan tegas segala bentuk kompromi sepihak yang mengatasnamakan rakyat Papua dan agenda-agenda pembahasan yang berujung keputusan tanpa melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek persoalan rakyat di tanah Papua," tegasnya.
