Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah kalau kekayaan sumber daya alam di Papua terus dikeruk demi kepentingan negara.
Mahdud malah menyebut kalau pengeluaran negara untuk Papua justru lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.
"Sering ada isu, Indonesia keruk kekayaan Papua karena Papua kaya, daerah lain disubsidi kekayaan Papua, tidak benar," kata Mahfud ketika rapat kerja dengan Komite I DPD RI yang disiarkan melalui YouTube DPD RI, Selasa (25/5/2021).
Mahfud lantas menjelaskan kalau kekayaan Papua itu bisa diukur dari pajak dari ekspolitasi kekayaan sumber daya alam. Kemudian pajak cukai dibandingkan dengan belanja negara yang dikeluarkan untuk Bumi Cenderawasih.
Baca Juga: Koalisi Serius Revisi UU ITE Ditolak di Kantor Mahfud MD, Ini Alasannya
Hasilnya, pajak dan cukai yang diperoleh dari Papua sekitar Rp 12 Triliun. Sementara pengeluaran negara untuk Papua lebih dari Rp 46 Triliun.
"Belanja pemerintah pusat terhadap Papua itu, ya, empat kali lipatnya 75 persennya sehingga tidak heran juga ada hitungan belanja per kepala rakyat Indo untuk Papua itu 17 kali lipatnya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung isu soal perekonomian semacam itu tidak pernah menjadi bahasan di luar negeri. Justru yang kerap menjadi pembicaraan ialah soal pengrusakkan alam, pelanggaran HAM ataupun soal penanganan kelompok separatis.
"Isu kemerdekaan juga sudah enggak ada di luar negeri."