Infografis
Suara.com - Presiden sementara, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan Mali ditahan oleh pihak militer dalam upaya kudeta yang dikecam oleh publik.
Menyadur Deutch Welle, Selasa (25/5/2021) presiden Bah N'Daw, dua pejabat tersebut ditahan oleh militer pada Senin (24/5).
Para pemimpin tersebut dilaporkan dibawa ke pangkalan militer Kati yang terletak di dekat ibu kota Mali, Bamako.
Penahanan itu terjadi hanya beberapa jam setelah dua anggota junta militer kehilangan posisi mereka dalam perombakan kabinet.
Baca Juga: Ramah Lingkungan, Anak Muda Afrika Selatan Buat Rumah Bebas Emisi Karbon
PBB, Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengutuk langkah tersebut dan menyerukan agar para pemimpin dibebaskan.
"Upaya kudeta" juga disambut dengan ketidaksetujuan dari Uni Eropa, AS dan Inggris, dengan Uni Eropa mengecam langkah tersebut sebagai "penculikan."
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia "sangat prihatin" dengan penangkapan para pejabat Mali tersebut.
"Saya menyerukan untuk tenang & pembebasan tanpa syarat mereka," cuit Antonio Guterres di Twitter.
"Apa yang terjadi sangat serius dan serius dan kami siap untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan," kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel.
Baca Juga: Proses Vaksinasi dengan Vaksin yang Ada Terus Berlanjut
Pada bulan Agustus, militer Mali menggulingkan Presiden Ibrahim Bouboucar Keita, memaksanya mundur. Pemerintahan sementara, yang dipimpin oleh N'Daw, dibentuk pada bulan September.
Pemerintah sementara, yang diatur untuk mengatur negara selama 18 bulan itu, ditugaskan untuk melaksanakan reformasi dan mengadakan pemilihan.
Banyak dari pemimpin kunci pemerintahan sementara berafiliasi dengan militer, dan N'Daw sendiri pernah menjabat sebagai perwira militer.
Mali telah menghadapi banyak krisis keamanan dan kemanusiaan. Kelompok separatis dan Islamis telah melancarkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah sejak 2012.
Pertempuran tersebut membuat ratusan ribu warganya mengungsi seiring dengan meluasnya kekerasan di negara tetangga, Burkina Faso dan Niger.
Masalah terkait iklim juga mengganggu pasokan pangan negara dan sektor pertanian. Pandemi Covid-19 semakin menambah beban pada sistem perawatan kesehatan Mali yang belum berkembang.
