Infografis
Suara.com - "No one is safe until everyone is," adalah bagian dari kalimat yang diserukan Presiden Joko Widodo saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, Jumat (21/5/2021) malam, dan dikutip via berita Antara dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).
Dalam pidatonya, kepala negara NKRI Presiden Joko Widodo mendorong pemimpin negara-negara di dunia untuk melakukan langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan vaksin dan mewujudkan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara.
"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," demikian diserukannya.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya sebanyak 0,3 persen pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Jokowi Tak Setuju 75 Pegawai KPK Diberhentikan, Firli: Kami Tindak Lanjuti
Menurutnya, kesenjangan tampak menjadi semakin nyata saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang di mana terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.
"Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata. Dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," ungkap Presiden Joko Widodo.
Sementara untuk jangka panjang, masyarakat global harus mampu melipatgandakan produksi vaksin dalam memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Dan diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.
"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita menyelesaikan pandemi ini," ungkap Presiden secara detail.
Kepala Negara menyebut bahwa negara-negara anggota G-20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan Covid-19.
Baca Juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Covid Beresin Dulu, Otomatis Ekonomi akan Naik
Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal itu. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.
"Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan," imbuh Kepala Negara NKRI.
Selain itu, menurut Presiden, negara-negara G-20 juga harus ambil bagian untuk membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh untuk dapat menghadapi ancaman serupa di masa mendatang dengan lebih baik. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.
"Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip ini tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama. Recover together, recover stronger," ujarnya.
Sebagai catatan, "Deklarasi Roma" adalah hasil dari KTT Kesehatan Global, bagian dari salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.
Deklarasi Roma berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan.
