Infografis
Suara.com - Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda replik atau tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaan (Pledoi) Habib Rizieq Shihab, atas kasus kerumunan Megamendung.
Awalnya jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sudah siap dengan tanggapan atas Pledoi yang sudah dibacakan Rizieq sebagai terdakwa dan penasehat hukumnya.
"Terhadap pleidoi dalam kasus Megamendung ini kami sudah mempersiapkan diri untuk menanggapi, mengajukan replik tertulis," kata salah satu jaksa dalam persidangan.
Kemudian ketua majelis hakim Suparman Nyompa yang memimpin jalannya persidangan bertanya kepada jaksa kapan repliknya bakal diajukan.
Baca Juga: Rizieq Sindir Aksi Pangdam Jaya Copot Baliho FPI: Tak Punya Nyali ke Papua!
"Kapan diajukan?," tanya majelis hakim.
"Hari ini dengan ketentuan 10 menit," timpal jaksa.
Atas dasar itu, majelis hakim kemudian memutuskan agar sidang dilanjutkan dengan agenda replik digelar pada Kamis sore ini. Namun, hakim menskors sidang terlebih dahulu untuk jeda ibadah salat magrib.
Sejumlah hal disampaikan Rizieq dalam pledoinya, hal-hal yang menjadi pokok dalam nota pembelaannya tersebut yakni meminta majelis hakim memvonis bebas dirinya secara murni dalam seluruh tuntutan jaksa.
Rizieq dalam pledoinya, menilai kalau dakwaan pasal Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atas kerumunan di Megamendung tidak relevan. Pasalnya ia mengklaim semua terjadi secara spontan.
Baca Juga: Rizieq Pakai Syal Palestina di Ruang Sidang: Dukung Kemerdekaan Dari Zionis
"Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung, dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan," kata Rizieq dalam persidangan.
Ia menyebut, tak satu pun unsur dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum.
Termasuk dakwaan kedua dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Selain itu menurut Saksi Ahli Teori Pidana DR Abdul Choir Ramadhan bahwa Pasal 216 ayat (1) KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelengaraan PSBB dan prokes, karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes, sehingga Penerapan Pasal tersebut tidak tepat," tuturnya.
Untuk itu, atas sejumlah pasal yang didakwakan kepadanya dianggap tak relevan sehingga tak ada unsur pidana terpenuhi. Ia pun meminta kepada majelis hakim untuk dibebaskan secara murni.
