Suara.com - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan semua jenis vaksin di Indonesia kebanyakan belum bisa digunakan sebagai syarat perjalanan ibadah haji maupun umrah ke Arab Saudi, terkecuali vaksin AstraZeneca.
Salain AstraZeneca, baik Sinovac maupun vaksin lain terutama buatan China dikatakan Honesti, belum mengantongi sertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO)
"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk kecuali AstraZeneca. Yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021).
Honesti mengatakan sejauh ini vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari WHO. Sementara untuk Sinovac masih dalam proses.
Honesti menuturkan, sebelumnya Bio Farma sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac. Dari situ diketahui bahwa tidak ada data apapun yang diminta WHO sebagai persyaratan persetujuan EUA. Sehinga pemberian izin penggunaan darurat hanya tinggal menunggu waktu.
"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau Minggu kedua Juni, Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO. Sehingga nati bsia menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," kata Honesti.
Untuk diketahui, Otoritas Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah, namun dengan catatan hanya untuk jemaah yang sudah divaksin Covid-19.
Belakangan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempertegas bahwa izin tersebut berlaku bagi jemaah yang memang sudah disuntik vaksin dengan sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sementara diketahui, vaksin Covid-19 Sinovac yang kebanyakan disuntikan kepada masyarakat Indonesia, dikatakan Yaqut belum disertifikasi oleh WHO.
Baca Juga: Disetop, 15.400 Dosis AstraZeneca Sudah Terlanjur Disuntik ke Warga DKI
"Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan pemerintah Saudi untuk bisa terima jemaah umrah, saya nggak bicara haji saja ya," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (8/4/2021).