Infografis
Suara.com - Pemerintah lokal di negara bagian Uttar Pradesh India telah melawan perintah pengadilan tinggi dengan meledakkan dan menggusur sebuah masjid yang berusia lebih dari 60 tahun. Alasan penggusuran itu karena masjid tua itu tak punya izin atau IMB.
Masjid Gareeb Nawaz Al Maroof di Distrik Barabanki, Uttar Prades sudah berdiri setidaknya selama 60 tahun, sejak India masih dikuasai oleh Inggris. Tetapi pada Senin (17/5/2021), masjid itu diledakkan dan digusur oleh pemerintah setempat.
Polisi dan petugas keamanan membersihkan area itu, membawa buldoser, dan meledakkan masjid tersebut. Puing-puing masjid kemudian dibuang ke sebuah sungai di pinggir jalan. Petugas keamanan kemudian dikerahkan untuk menjaga lokasi tersebut.
Negara bagian Uttar Pradesh kini dikendalikan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu. Partai yang sama juga berkuasa di pemerintahan pusat India, dengan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri.
Baca Juga: KJRI Mumbai Ungkap Kondisi Terkini Tsunami Covid-19 di India
Menteri Kepala Uttar Pradesh, yang kira-kira setara dengan gubernur di Indonesia, adalah Yogi Adityanath. Ia dikenal sebagai seorang nasionalis Hindu yang sering mengeluarkan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas Islam India, menyebut muslim sebagai teroris dan meloloskan regulasi yang mendiskriminasi muslim di negara bagian tersebut.
Imam: Kami ketakutan
Penggusuran masjid itu sendiri tak mendapatkan perlawanan berarti dari komunitas muslim lokal. Maulana Abdul Mustafa, imam masjid setempat, mengatakan bahwa masjid yang digusur itu sudah berusia ratusan tahun. Setiap hari ratusan muslim melaksanakan sembahyang lima waktu di sana.
"Semua muslim ketakutan, sehingga tak seorang pun yang berani mendekati masjid atau memprotes saat masjid diledakkan. Bahkan hari ini, puluhan orang meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi karena takut pada polisi," kata Mustafa seperti dilansir dari The Guardian, Rabu (19/5/2021).
Sementara Adarsh Singh, hakim di pengadilan distrik Barabanki, membantah ada masjid yang digusur.
Baca Juga: Mayat Korban Covid-19 yang Mengapung di Sungai Gangga Mencapai 2 Ribu
"Saya tak tahu ada masjid di situ. Yang saya tahu hanya sebuah bangunan ilegal. Pengadilan tinggi Uttar Pradesh menyatakannya sebagai bangunan ilegal," ujar Singh.
Kronologi
Peledakan dan penggusuran masjid itu sendiri berlawanan dengan perintah pengadilan yang dikeluarkan pada 24 April lalu. Ketika itu pengadilan memutuskan bahwa masjid Gareeb Nawaz Al Maroof tak boleh dikosongkan dan dihancurkan sampai 31 Mei, karena India masih dipusingkan oleh wabah Covid-19.
Masjid itu memang sudah lama dipermasalahkan oleh pemerintah lokal. Pada 15 Maret lalu sebuah surat pemberitahuan diserahkan kepada dewan masjid yang isinya mempertanyakan soal izin pendirian dan peringatan bahwa rumah ibadah akan dihancurkan jika dinilai mengganggu.
Dewan masjid mengatakan mereka telah mengirim respons terhadap surat tersebut. Isinya antara lain menunjukkan bahwa masjid itu sudah memiliki sambungan listrik sejak 1959 dan bahwa bangunannya sama sekali tak mengganggu jalan.
Tetapi pemerintah lokal tak memasukkan respons itu ke dalam catatan resmi.
Pada 18 Maret, dewan masjid mendatangi pengadilan tinggi Allahabad. Mereka mengadu bahwa masjid akan segara diledakkan. Tetapi pengadilan tinggi menjawab bahwa pemerintah lokal hanya meminta kelengkapan dokumen dan tidak hendak menghancurkan masjid tersebut.
Tetapi pada 19 Maret pemerintah lokal mulai membangun tembok yang menutup akses ke masjid tersebut dan umat yang akan melaksanakan salat Jumat dilarang untuk memasuki rumah ibadah tersebut.
Kejadian itu memantik protes dan demonstrasi. Polisi mengambil tindakan dengan menangkap 35 orang yang berdemonstrasi dan menjebloskan mereka ke dalam penjara.
Lalu pada 24 April pengadilan tinggi Allahabad memerintahkan pemerintah untuk menunda penggusuran dan penghancuran masjid tersebut sampai 31 Mei 2021.
Pemerintah: itu bukan masjid
Dalam pernyataan resminya pemerintah Distrik Barabanki mengatakan yang dihancurkan adalah kompleks pemukiman. Dikatakan juga bahwa putusan pengadilan pada 2 April sudah menyebut bahwa bangunan pemukiman yang dimaksud adalah ilegal.
Dalam pernyataan itu sama sekali tak disebutkan bahwa bangunan yang dihancurkan itu adalah masjid, meski dalam surat pemberitahuan pemerintah bertanggal 15 Maret dan surat pengadilan pada 18 Maret jelas mengakui keberadaan masjid tersebut.
Dewan masjid sendiri mengatakan mereka tak pernah tahu ada putusan pengadilan terkait masjid itu yang dikeluarkan pada 2 April.
Ketua Pusat Badan Wakaf Sunni Uttar Pradesh, Zafur Ahmad Faruqi mengecam penghancuran masjid yang disebutnya sudah berusia 100 tahun tersebut.
"Saya mengecam keras aksi sepihak dan ilegal... yang mana mereka telah menghancurkan masjid berusia 100 tahun," kata Faruqi.
Ia mengatakan bahwa penghancuran masjid itu melawan hukum, bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong agar dilakukan penyelidikan atas perisitwa tersebut.
Aksi ini mengingatkan kembali peledakan situs bersejarah Islam, Masjid Babri di Ayodha, Uttar Pradesh, oleh gerombolan nasionalis Hindu pada 1992 silam.
Pada 2019, pengadilan memutuskan bahwa lahan tempat Masjid Babri adalah milik umat Hindu dan kini sebuah kuil sedang dibangun di atas lahan tersebut.
