Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Padang sebagai salah satu provinsi di Indonesia, sedang ramai menjadi perbincangan publik.
Padahal, Padang bukanlah sebuah provinsi, melainkan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat.
Momen Jokowi menyebut Provinsi Padang terjadi saat ia meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru Riau pada Rabu (19/5/2021).
Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan bahwa tol Pekanbaru-Bangkinang ini berada di sirip, yang nantinya pembangunan diteruskan ke Padang, Sumatera Barat.
Baca Juga: Bandingkan Era Jokowi, Rocky Gerung: Saya Lebih Hormati Otoritarian Orba
Jokowi berharap dengan terbukanya ruas-ruas jalan tol tersebut, mobilitas barang orang dipercepat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara lain.
Namun, ia justru salah menyebutkan Padang sebagai provinsi, bukan kota.
"Produk-produk yang ada baik Provinsi Riau dan Provinsi Padang (Sumbar) nantinya akan memiliki daya saing yang baik," ungkap Jokowi seperti yang ditayangkan dari YouTube Sekretariat Presiden.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono memberikan klarifikasi atas ucapan Jokowi yang menyebut Padang sebagai provinsi.
Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Jokowi adalah Provinsi Sumatera Barat, karena jalan tol tersebut berada di Kota Pekanbaru menuju ke Kota Padang.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kepri Meningkat Drastis, Jokowi: Harus Super Hati-hati!
"Maksudnya Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Jalan tol dari Pekanbaru sampai Padang," ungkapnya kepada wartawan.
Heru menegaskan pernyataan Jokowi tersebut hanyalah sebuah kekeliruan semata, tidak ada maksud tertentu dibaliknya.
"Enggak ada (maksud tertentu), iya (salah pengucapan)" tuturnya.
Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Riau Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Selain itu, Jokowi juga ditemani Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.