Infografis
Suara.com - Saling serang antara Tentara Pembebasan Negara Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan TNI-Polri semakin sering terjadi beberapa pekan belakangan ini, hingga menyasar warga sipil di Papua.
Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting menyebut naiknya tensi konflik bersenjata di Papua diawali oleh pemerintah Indonesia yang melabeli TPNPB sebagai teroris.
"Penambahan jumlah personil militer serta polisi beserta operasinya akan memakan korban warga sipil yang bertambah banyak. Contoh yang paling mudah diingat adalah operasi Nduga pasca serangan oleh pasukan Egianu Kogoya," kata Surya Anta saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/5/2021).
"Jadi, lingkaran kekerasan tidak sedang dihentikan oleh pemerintah. Malah spiral kekerasannya dibuat tambah rumit," sambungnya.
Eks tahanan politik Papua di Jakarta itu menilai kedua belah pihak seharusnya mendeklarasikan status konflik bersenjata di Papua.
"Sudah saatnya kita menyebut bahwa status Papua sedang berada dalam konflik bersenjata. Penyebutan ini penting agar kedua belah pihak baik TNI/Polri dan TPNPB yang tengah berperang tidak menyasar warga sipil, serta ada pemantauan oleh dunia Internasional atas situasi yang tengah terjadi di Papua," ucapnya.
Sehingga jika terjadi korban salah sasaran terhadap warga sipil di Papua, mereka bisa terlindungi secara hukum.
"Setiap yang melakukan pelanggaran atas prinsip hukum humaniter ini akan dapat dibawa ke meja hijau sebagai penjahat perang," jelasnya.
Selain itu, status ini akan membua pemantauan independen dari dunia Internasional atau Persatuan Bangsa-Bangsa, serta membuka jalur jurnalis masuk ke Papua untuk menginformasikan situasi perang.
Baca Juga: Keras, Pendiri OPM Sebut Veronica Koman Provokator dan Pengecut
"Kalau sekarang kan gak ada 'wasitnya'. Sementara di sisi lain, media yang seharusnya bisa jadi pemantau gak bisa masuk. Jadi tidak ada keberimbangan. Alutsista, asukan, logistik, komunikasi semuanya menguntungkan TNI/Polri," tutur Surya.
