Infografis
Suara.com - Perseteruan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus terjadi. Akibat kerusuhan tersebut, warga sipil menjadi korban.
Pengamat Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) mengingatkan pemerintah untuk melihat persoalan Papua secara komprehensif.
"Soal Papua haruslah dilihat dari beragam perspektif khususnya melalui pendekatan penyelesaian diplomasi dengan memperhatikan aspek-aspek Sosiologis dan Politik," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya pada Senin (17/5/2021).
Keselamatan warga sipil harus dikedepankan
Baca Juga: Aparat Amankan Tiga Orang Saat Gerebek Honai Numbuk Telenggen
Menurut Herry, baik pemerintah Indonesia maupun OPM harus mengedepankan keselamatan warga sipil sebagai hukum tertinggi.
"Terus terang bahwa apapun yang terjadi Hak Asasi Manusia tidak boleh diabaikan sebagai salah satu aspek fundamental dan yang harus dikedepankan pada persoalan konflik di Papua termasuk keselamatan warga sipil," kata Direktur Eksekutif CISA ini.
Herry menilai seharusnya pemerintahan Jokowi menanggapi serius terkait beredarnya surat ajakan OPM untuk berdiplomasi sejak Maret 2021.
"Saya lihat sejak Maret 2021 sebenarnya kan OPM telah menginisiasi untuk melakukan dialog-diplomatik dengan melayangkan surat namun tidak ditanggapi oleh Jokowi. Hal ini harus ditindaklanjuti," jelas Herry.
Pemerintahan Jokowi bisa meniru Pemerintahan SBY-JK
Baca Juga: Soal Israel-Palestina, Rocky Gerung: Jokowi Tak Dianggap di Internasional
Direktur Eksekutif CISA ini menambahkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik di Papua juga boleh meniru resolusi RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberapa tahun silam pada Pemerintahan SBY-JK.
"Resolusi antara RI dan GAM pada saat Presiden SBY berkuasa dulu juga dilakukan melalui perundingan berkali-kali hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Artinya Jokowi juga harus melakukan upaya yang intens dan konsisten," ungkap Herry.
Herry bahkan justru menyayangkan Jokowi telah lebih dulu melabeli KKB Papua sebagai kelompok terorisme.
"Cukup heran atas label Terorisme terhadap KKB Papua karena hal ini menjadi autokritik terhadap Jokowi yang mana selalu memenangkan kontestasi Pilpres di Papua yang seharusnya lebih percaya diri untuk mampu menaklukan egosektoral yang ada disana," tuturnya.
Herry Mendrofa menilai selama ini Jokowi lebih mengedepankan politik akomodatif sehingga melupakan politik-humanistik pada persoalan Papua.
"Hemat saya bukan hanya mengakomodir dalam konteks posisi politik saja namun ada hal yang paling substantif yakni humanisme. Hal ini saya kira Jokowi sering lupa jika bicara soal Papua," ujar Herry Mendrofa memungkasi.
