Infografis
Suara.com - Bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji yang kini ditahan di rumah tahanan KPK belum dapat dijenguk keluarganya, Kamis (13/5/2021). Prayitno merupakan tersangka kasus suap.
"Yang bersangkutan masih dalam tahap isolasi mandiri. Karena tahanan baru," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam rilis.
"Maka untuk tahanan baru akan isolasi mandiri lebih dahulu selama 14 hari. Isolasi di rutan KPK pada Gedung C1."
KPK mengumumkan Prayitno menjadi tersangka pada Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Berlebaran, Anggota Keluarga Tahanan KPK Datang Membawakan Makanan
Selain Prayitno, KPK juga menetapkan lima orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam konstruksi perkara, kata Ketua KPK Firli Bahuri, diduga Prayitno dengan kewenangan yang melekat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016—2019 bersama-sama dengan Dadan sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.
"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," ucap Firli.
Adapun perincian penerimaan sejumlah uang oleh Prayitno dan Dadan, yakni pada bulan Januari—Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh Ryan dan Aulia sebagai perwakilan PT. GMP.
"Pertengahan tahun 2018 sebesar 500.000 dolar Singapura yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT. BPI Tbk. dari total komitmen sebesar Rp25 miliar," kata Firli.
Baca Juga: KPK Panggil Dua Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Timika
Selanjutnya, kata dia, dalam kurun waktu Juli—September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh Agus sebagai perwakilan PT. JB.
Atas perbuatannya, Prayitno dan Dadan sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Empat orang lainnya sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
