Suara.com - Kekerasan berkobar di Papua Barat. Jurnalis dan aktivis menjadi target. Internet blackout, warga desa terpaksa mengungsi ke hutan.
Kalimat itu menjadi pembuka dalam artikel terbaru The Guardian, media daring berbasis di Manchester, Inggris, tentang situasi di Papua setelah pemerintah Indonesia mengklaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai teroris, dan menambah jumlah pasukan di daerah tersebut.
Dalam berita yang berjudul "‘We are living in a war zone’: violence flares in West Papua as villagers forced to flee", Guardian menggambarkan suasana yang mencekam sehingga ribuan orang Kabupaten Puncak mengungsi ke hutan belantara.
"Tindakan keras militer di Puncak telah meningkat sejak kematian seorang kepala polisi senior Indonesia dalam baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada akhir April," demikian informasi yang terdapat dalam artikel The Guardian yang dikutip Suara.com, Selasa (11/5/2021).
Baca Juga: OPM Sebut Polisi Adalah Teroris Negara: Orang Papua Dipukul Ditendang
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan untuk mengejar dan menangkap semua pemberontak. Sebuah seruang yang membuat konflik semakin memanas.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan untuk "Menghancurkan mereka dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti" yang dibalas dengan seruan tegas dari Benny Wenda.
Rode Wanimbo, koordinator perempuan Gereja Evangelis Papua, dari Wamena mengatakan ribuan orang mengungsi ke Puncak dan lima desa mengungsi ke hutan.
"Klinik kesehatan dan sekolah telah diambil alih oleh militer. Tentara ada di mana-mana. Kami tinggal di zona perang."
“Internet diblokir dua hari sebelum konflik di Puncak berkobar, pemerintah bilang itu masalah kabel, tapi itu juga terjadi saat Pemberontakan Papua Barat 2019,” katanya.
Baca Juga: Tak Gentar Hadapi Densus, OPM: Kami yang Punya Alam di Sini Siap Lawan!
Wartawan Papua Barat Victor Mambor jadi korban serangan setelah melaporkan penembakan dua guru Indonesia di Puncak pada April.
Kepada Guardian dari Jayapura, Mambor mengatakan tabloid Jubi yang memberitakan penembakan oleh TPNPB berbeda dengan media pemerintah, yang hanya mengutip militer dan polisi.
"Warga sipil di Puncak mengatakan mereka sering melihat guru membawa senjata dan mencurigai mereka mata-mata militer, yang kami laporkan. Pertama ada pelecehan online di media sosial, lalu mobil saya hancur di malam hari."
Benny Wenda dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan presiden sementara dari pemerintahan yang dibentuk pada bulan Desember , menyebut Victor Mambor sebagai salah satu orang Papua paling berani saat ini.
"Mereka telah berkali-kali menargetkan dia dan jurnalisnya, menangkap, melecehkan, dan memukuli mereka. Mereka ingin membungkam Victor agar dia tidak bisa menutupi tindakan keras militer di Puncak.”
Pada 29 April, kelompok kriminal bersenjata Papua secara resmi dinyatakan sebagai teroris oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia.
Hal ini menuai kritik dari Amnesty Internasional yang menyebut pemerintah tak fokus pada pelanggaran HAM tapi lebih pada lebal teroris.