Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah proaktif melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi. Komunikasi itu dikhususkan seiring keputusan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2021.
Muhaimin berujar komunikasi aktif harus dilakukan kedua negara dengan tujuan agar Indonesia mendapatkan kepastian soal izin dan kuota haji yang diberikan pada tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji tahun ini terbatas dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang belum diumumkan lebih lanjut.
"Secara proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tahun ini. Dengan begitu, daftar antrean haji di tanah air tidak semakin panjang," kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Menurut Muhaimin, nantinya apabila pemerintah Arab Saudi memberikan kuota terbatas bagi calon jemaah haji Indonesia maka pemerintah harus segera mungkin melakukan persiapan.
Baca Juga: Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji 2021, DPR: Pemerintah Harus Pastikan Izin
"Bilamana kuota itu diberikan, apa yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet ini, tentu ini harus dikaji dan dipersiapkan secara mendalam oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memastikan calon jemaah haji asal Indonesia mendapatkan kuota, menyusul Arab Saudi yang memutuskan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021.
Diketahui otoritas Arab akan menerapkan syarat khusus terkait keputusannya untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Karena itu, Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemeritah mencari kepastian lebih lanjut.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera memastikan bahwa calon jemaah Indonesia mendapat izin dan kuota yang memadai, mengingat hal ini telah ditunggu-tunggu," kata Bukhori kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Nantinya usai Idul Fitri, kata Bukhori komisi bidang agama itu akan melakukan rapat untuk membahas lebih lanjut keputusan Arab Saudi soal ibdah haji.
Baca Juga: Perbedaan Haji dan Umrah: Hukum, Rukun dan Waktu Pelaksanaanya
"Sesegara kita akan rapat untuk penetapan BPIH," ujarnya.
