Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memiliki dasar untuk pegawai yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) diberhentikan dalam tugasnya dari lembaga antirasuah.
Penilaian terkait tes wawasan kebangsaan itu disampaikan Haris secara pribadi. Bukan ia dalam jabatannya sebagai anggota Dewas KPK.
"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK (tes wawasan kebangsaan) bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," katanya saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).
Apalagi, kata Haris, Dewas KPK tidak sama sekali dilibatkan dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Maupun, terkait proses wawancara pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Beredar Surat Penonaktifan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Begini Reaksi KPK
"Saya tidak bisa mewakili suara Dewas (lima orang). Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema test wawasan kebangsaan," tutup Haris.
Seperti diketahui, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus menjadi ASN lantaran tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Mereka diantaranya yakni Pejabat eselon I Edi Muriyanto selaku Deputi Koordinasi Supervisi KPK; Pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono; Kepala Biro SDM KPK ; Serta Direktur Pimpinan Jaringan Antar Komisi KPK Sujanarko.
Selanjutnya, pejabat eselon III Kabag Perencanaan Perundang-Undangan, Basamala dan Kabag SDM KPK. Kemudian, Kasatgas Internal KPK sebanyak tujuh orang dari tim penyidik dan dua Kasatgas dari tim penyelidik. Nama penyidik senior Novel Baswedan hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dikabarkan tak lolos TWK/
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut sebanyak 1.274 telah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat dalam tes alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kewenagaraan Negara.
"Untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan 2 orang tak mengikuti," Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (5/5/2021).
Baca Juga: Pakar Hukum Ini Pertanyakan Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN
KPK tentunya tidak akan memberhentikan atau memecat 75 pegawai KPK sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KemenPAN RB.
Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
