Infografis
Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari kritikan berbagai pihak terhadap pidato Presiden Jokowi yang mengungkit kuliner bipang ambawang. Salah satunya politisi PKB Maman Imanulhaq yang menyayangkan pidato tersebut.
Refly Harun mengatakan, kritikan Maman itu terlontarkan karena pidato Jokowi soal kuliner lebaran bisa jadi sudah luar biasa kebangetan.
Hal tersebut disampaikan Refly Harun dalam video berjudul "LIVE! RAMAI-RAMAI KRITIK BIPANG ALIAS BABI PANGGANG!!" yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (9/5/2021).
Refly Harun memulai dengan menyebut kritikan bisa dianggap lebih objektif apabila disampaikan oleh pecinta Jokowi. Namun, dalam kasus ini menurutnya tidak bisa dibilang begitu.
Baca Juga: Viral Wanita Ngaku Lolos Penyekatan Mudik, Bergaya Emak-emak Pulang Pasar
Pasalnya, Refly Harun merasa isi pidato Jokowi sudah kebangetan lantaran kurang sesuai dengan konteks.
"Bicara bipak ini kalau tidak kebangetan gak juga orang bereaksi keras. Tapi karena luar biasa kebangetan, ya orang bereaksi keras atas hal-hal seperti ini," ujarnya seperti dikutip Suara.com.
Dalam kadar tertentu, Refly Harun mengatakan seseorang harus bersifat objektif. Menurutnya, isi pidato sebagaimana disampaikan Jokowi tidak perlu dibela karena termasuk kesalahan fatalistik.
Lebih lanjut, Refly Harun menilai pertanyaan harus dilemparkan kepada siapa pembuat teks pidato yang dibacakan Presiden Jokowi.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Jokowi kedepan tidak hanya membaca pidato saja, tetapi juga menginformasi berbagai informasi yang tertera.
Baca Juga: Pengamat: Gaduh Bipang Ambawang Cara Pengalihan Isu Kedatangan WN China
"Mungkin dia menyepelekan bipang ambawang, kan harusnya ketika merekomendasikan makanan dia tahu apa yang dimaksud. Pempek tahu dari Palembang, gudeg jogja tahu, tapi begitu bipak ambawang harusnya tanya agar tidak sekadar baca," katanya.
Refly Harun menuturkan, apabila Jokowi berasalan tidak tahu, itu akan menjadi aneh.
"Kalau alasan tidak tahu ya aneh. Bagaimana mugkin dia merekomendasikan makanan yang dia sendiri tidak tahu walaupun secara faktual belum tentu tahu," terangnya.
Meski begitu, Refly Harun mengaku tidak tahu ini kesalahan siapa. Bukan masalah bipang ambawang, dia lebih menyoal proses komunikasi yang disiapkan oleh pihak Jokowi.
"Saya gak tahu kesalahan siapa. Tapi ketika membuat teks pertama, ketika menyebut bipak ambawang, maksudnya apa. Bipang ambawang jelas-jelas babi panggang. Mungkin pembuat teks gak tahu bahan dasar bipang itu babi," tukasnya menandasi.
Masa Idul Fitri Pesan Online Babi
Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq ini menyayangkan, apa yang terlontar dari mulut Presiden Jokowi.
Sebab, pidatonya tersebut masih bersinggungan dengan suasana lebaran. Sehingga, menyertakan Bipang Ambawang yang tentu dilarang dalam Islam bukan perbuatan yang tepat.
“Fitri itu kembali suci. Bipang itu kan babi, masa Idul Fitri pesan online babi,” ujar Maman kepada awak media, dilansir dari Hops.id -jaringan Suara.com, Minggu (9/5/2021).
Maman mengaku heran, bagaimana mungkin dari berbagai makanan di Indonesia yang identik dengan lebaran, Presiden Jokowi justru memilih babi panggang? Kendati terkesan sepele, namun kesalahan tersebut bisa memicu respons negatif dari sejumlah pihak.
“Saya sangat menyayangkan statemen Pak Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat lebaran,” terangnya.
Maman mengatakan, Bipang Ambawang merupakan santapan berbahan dasar babi yang terkenal akan kelezatannya. Namun, kata dia, selezat apapun makanan, jika bahannya berasal dari hewan haram, maka tetap saja tak boleh dikonsumsi.
“Bipang Ambawang, adalah masakan babi yang terkenal lezat. Tapi apapun jenis kulinernya, yang berbahan bahkan ada unsur babinya, itu adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipakai,” tegasnya.
Usai kasus Bipang Ambawang, juru ketik pidato Jokowi disorot. Berkaca dari kasus tersebut, Maman PKB meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi tim komunikasinya. Sebab, jangan sampai kesalahan mereka justu membuat reputasi presiden buruk di hadapan publik.
“Pembuat brief dan teks dalam pidato presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab,” ucapnya.
