Berkerumun saat Takbiran Dilarang, Polisi: Itu Pelanggaran Hukum

Dwi Bowo Raharjo Suara.Com
Minggu, 09 Mei 2021 | 13:41 WIB
Berkerumun saat Takbiran Dilarang, Polisi: Itu Pelanggaran Hukum
Ilustrasi malam takbiran (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pihak kepolisian menyebut segala bentuk kerumunan saat malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.

Untuk itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes. Pol. Hengki Haryadi meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak dan pakai masker.

"Segala bentuk kerumunan dilarang. Rawan dalam kategori kontaminasi Covid-19 artinya merupakan pelanggaran hukum," kata Kombes. Pol. Hengki di Jakarta, Minggu (9/5/2021).

Hengki meminta masyarakat untuk tidak berkerumun saat malam takbiran. Ini dikarenakan masih pandemi.

Baca Juga: Cegah COVID-19, Bupati Jember Tutup Semua Tempat Wisata Selama Lebaran

Menurut dia, malam takbiran kerap kali menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkumpul.

Pihak kepolisian pun tetap mengutamakan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat berkerumun merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Sebagai bentuk edukasi, Polres Metro Jakarta Pusat pun memasang sejumlah spanduk sebagai bentuk informasi kepada masyarakat.

Sebelumnya, aparat juga menyatakan kesiapannya untuk membubarkan jika ada masyarakat yang nekat mengadakan takbir keliling.

"Tidak ada, tidak ada takbir keliling, yang sifatnya kerumunan. Jadi di fase pandemi ini ada hal yang spesifik, menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya merupakan tindak pidana," kata Hengki usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Rabu (5/5)

Baca Juga: Gejala Virus Corona MIrip Flu Perut, Begini Cara Membedakannya!

Hengki menjelaskan, segala tindakan yang menimbulkan kerumunan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Ada pun pelanggar kerumunan di masa pandemi Covid-19 dapat dipidana, sesuai dengan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam pengawasan protokol kesehatan, sebanyak 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Jakarta Pusat dalam Operasi Ketupat Jaya 2021. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI