Infografis
Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assesor Meeting.
"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga," tuturnya.
"Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel."
Sebelumnya, TNI Angkatan Darat disebut ikut terlibat menginisiasi asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK dalam beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kapuspen TNI Mayjen Pranata Santosa mengatakan, bahan pertanyaan untuk TWK sudah disusun tim asesmen yang dipimpin oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebab, BKN RI dipilih menjadi mitra oleh KPK untuk pelaksanaan tes ASN para pegawainya.
"Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada media bahwa seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen," kata Pranata saat dikonfirmasi, Jumat (7/5/2021).
Meski begitu, Pranata tidak menjelaskan secara detail. Ia meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung ke BKN.
"Mungkin lebih tepat jika ditanyakan langsung ke BKN RI," ujarnya.
Baca Juga: Kontroversi TWK Pegawai KPK untuk Alih Status ASN, ICW: Tes Abal-abal
