Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat Angin Prayitno Aji dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Eks mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka suap di Direktorat Jenderal Pajak di Kemenkeu 2016 sampai 2017.
Angin bersama Dandan Ramdani (DR) selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak diduga menerima suap mencapai puluhan miliar. Uang itu didapat dari tiga perusahaan.
"Karena tipikor harus buktikan suap dan bagian korupsinya. Sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021) malam.
Firli menuturkan, kasus suap pajak yang melibatkan Angin ini akan terus dikembangkan oleh penyidik antirasuah.
"Ini belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal dari pada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik," tutup Firli.
Selain Angin dan Dadan sebagai penerima suap. KPK juga menetapkan sebanyak empat orang mereka yakni, Ryan Ahmad Ronas (RAR) konsultan pajak; Aulia Imran Maghribi (AIM) Konsultan Pajak; Agus Susetyo (AS) Konsultan Pajak; dan Veronika Lindawati (VL) Kuasa Wajib Pajak.
Uang suap pajak yang diterima Angin dan Dadan dalam rentan waktu 2016 sampai 2017 dari tiga perusahaan wajib pajak yaitu PT GMP Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT. BPI Bank Panin Indonesia untuk tahun pajak 2016. Terakhir PT. JB Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.
Pertama, bulan Januari dan Februari 2018 mencapai Rp 15 miliar dari PT. GMP.
Uang itu diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas (RAR) Konsultan Pajak dan Aulia Imran Maghribi (AIM) Konsultan Pajak.
Baca Juga: Novel Baswedan Terancam Dipecat, Mardani: Pegawai KPK Teruji Mulai Dihabisi
Kemudian, dari PT. BPI, Angin dan Dandan mendapatkan uang mencapai total komitmen sebesar Rp 25 miliar, yang baru masuk sebesar SGD 500 ribu, Itu dari pertengahan tahun 2018.
