Infografis
Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan audiensi terkait rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Hadir Bupati MBD Benyamin Thomas Noach bersama Kementerian/Lembaga terkait.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan audiensi tersebut untuk memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan dan di daerah 3T.
"Kami ingin memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste," ujar Febry di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5/2021).
Febry mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Karena perbatasan kata Febry, bukan halaman belakang, melainkan beranda depan yang harus dijaga sebaik-baiknya.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Bupati Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku. Salah satunya karena infrastruktur yang sangat minim di daerah ini.
Beberapa infrastruktur yang diusulkan antara lain jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM.
"Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia," kata Noah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tetap Gaspol Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi
Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menuturkan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024.
