Infografis
Suara.com - Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) mengklaim sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) perizinan operasional Universitas Painan. Sehingga, mereka telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.
Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan, Rohmatullah menyebut terduga pelaku penipuan dan penggelapan itu merupakan seseorang berinisial NP yang mengaku sebagai oknum pegawai Dikti.
Kepada NP, pihaknya sempat meminta bantuan untuk mengurus SK perizinan operasional Universitas Painan yang belakangan bermasalah lantaran diduga memalsukan tanda tangan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim.
"Kita sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Itu sudah ada nomor LP (laporan)-nya kepada NP," kata Rohmatullah saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/5/2021).
Sementara itu, Ketua YPKM Patwan Siahaan menuturkan pihaknya telah menyerahkan uang sekira Rp2,5 miliar kepada NP untuk membantu proses penerbitan SK perizinan operasional Universitas Painan.
Belakangan diketahui sebagian uang tersebut telah dikembalikan lantaran pelaku diduga ketakutan pasca-kasus ini mencuat.
"Artinya kerugian tersebut bukan hanya sekadar materi, tapi ada juga imateri. Misalnya, keresahan masyarakat. Terus mahasiswa yang tadinya studinya lanjut jadi pada berhenti," ungkap Patwan.
Klaim Legal
Dalam perkara ini YPKM telah menegaskan bahwa Universitas Painan dengan STIH Painan berbeda. Mereka mamastikan bahwa STIH Painan legal alias sah dihadapan hukum.
Baca Juga: Kasus Mafia Karantina di Bandara Soetta, Polisi Periksa Anak Buah Anies
Rohmatullah mengemukakan STIH Painan telah didirikan sejak tahun 2012 silam. Seluruh lulusan kampus tersebut terdaftar dan bisa mengecek di situs pddikti.kemdikbud.go.id dengan kode 043329 dan stih-painan.ac.id.
