Infografis
Suara.com - DPRD Jakarta menyebut anggaran untuk pemasangan jaringan internet atau JakWiFi di ribuan titik di Jakarta kemahalan. Legislator Kebon Sirih itu berencana memprotes Gubernur Anies Baswedan.
Diketahui ada 1.183 titik RW kumuh hingga RPTRA yang dipasangi WiFi. Dananya menggunakan pos Biaya Tak Terduga (BTT) yang sudah ditambah di tengah pandemi Covid-19.
WiFi gratis untuk warga ini bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan PT Bali Towerindo Sentra dalam pemasangan dan operasionalnya sejak November 2020 lalu.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan setelah pihaknya menelisik lebih jauh, ternyata dana yang dikucurkan dinilai terlalu mahal.
Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual Blessmiyanda di Balai Kota Lebih dari Satu
"Biaya JakWIFI Rp 6 juta per bulan tiap titik. Itu kemahalan," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
Pemprov DKI, kata Mujiyono, beralasan anggaran mahal karena WiFi yang dipasang berkualitas bagus. Sebab, kecepatan WiFi itu disebut mencapai 50 Mbps dan jaringan yang stabil.
Kendati demikian, temuan pihaknya saat reses berbeda dengan apa yang disampaikan.
"Tapi, pas kita reses, teman-teman Komisi A pada bilang sinyalnya lemot, buffering terus," jelas Mujiyono.
Tak hanya itu, penggunaannya dinilai tak tepat sasaran karena banyak warga yang malah menggunakannya untuk hiburan semata. Seharusnya program ini dibuat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh untuk para siswa sekolah.
Baca Juga: Ajak Gus Miftah Resmikan Gereja, Anies: Jangan Remehkan Jumlah yang Sedikit
"Pemanfaatannya sama masyarakat kurang efektif. Ada yang digunakan untuk main game, ada yang nonton film karena kurangnya pengawsan," tuturnya.
Dengan demikian, maka pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan dan penganggaran JakWifi.
"Komisi A meminta dilakukan evaluasi komprehensif dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta," pungkasnya.
