Profil Sri Wahyumi Maria Manalip Eks Bupati Talaud yang Ditangkap KPK Lagi

Kontroversi Sri Wahyumi Maria Manalip

Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Gubernur Sulawesi Utara, SInyo Harry Sarundajang, pernah menegur Sri Wahyumi Maria Manalip pada 2015. Teguran dilandasi karena Sri Wahyumi Maria Manalip tidak menjalankan APBD sesuai apa yang dikonsultasikan ke Tim TAPD Pemprov Sulut.

Aksi kontroversial selanjutnya, Sri Wahyumi Maria Manalip tidak menaati larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tindakan memutasi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Talaud. Hal ini setelah pada Juli 2018, Sri Wahyumi me-nonjob-kan lebih dari 300 ASN eselon II, III, dan IV usai kalah pada Pilkada Talaud 2018.

Bahkan pada tahun yang sama, Sri Wahyumi Maria Manalip juga pernah dinonaktifkan sebagai Bupati Talaud selama tiga bulan oleh Kemendagri. Hal ini lantaran pada Oktober hingga November 2017 ia sempat pergi ke Amerika Serikat tanpa izin ke Gubernur Sulut dan Mendagri.

Tak hanya sampai situ, Sri Wahyumi Maria Manalip pernah meninggalkan daerah selama 11 hari setelah kalah dalam Pilkada Talaud 2018.

Saat jabatannya sebagai Bupati Talaud akan berakhir, Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap oleh KPK pada Selasa 30 April 2019. Wanita penyuka hobi olahraga ekstrem seperti jetski tersebut diduga melakukan korupsi anggaran APBD dengan bukti suap menerima barang-barang senilai ratusan juta rupiah.

Bebas, Sri Wahyumi Maria Manalip Ditangkap KPK Lagi untuk Perkara Kedua

Bupati nonaktif Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip di KPK. [Suara.com/Welly Hidayat]

Terbaru, Sri Wahyumi Maria Manalip kembali tersandung kasus korupsi setelah KPK mengumumkan status tersangka kepadanya dalam perkaranya yang lain pada Kamis (29/4/2021) malam. Menurut Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sri Wahyumi Maria Manalip tidak dihadirkan karena emosinya tidak stabil.

Bupati Talaud periode 2014-2019 tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek infrastruktur Kabupaten Talaud tahun 2014-2017. Saat ini, perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

KPK telah menyelesaikan tahap penyelidikan dalam pengumpulan informasi dan data sebagai bukti permulaan. Dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan pada September 2020. Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi.