Infografis
Suara.com - Polisi berhasil membongkar kasus alat rapid tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara yang melibatkan manajer bisinis PT Kimia Farma berinisial PM (45).
Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak membeberkan peran dari kelima tersangka yang ditangkap dalam kasus daur ulang alat tes Covid-19.
Selama menjalankan aksinya, tersangka SR (19) bertugas sebagai kurir yang membawa barang bekas dari bandara menuju PT Kimia Farma untuk dibersihkan. Kemudian, DJ (20) bertugas membersihkan barang bekas dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya, M (30) dan R (21) diduga berperan menulis surat hasil pasien calon penumpang yang melakukan pemeriksaan di Bandara Kualanamu.
Petugas lapangan pelaksana pemeriksaan swab mengaku mendapat perintah dari PM.
Baca Juga: Tersangka Tes Antigen Bekas di Bandara Kualanamu Raup Rp 1,8 Miliar
"Seharusnya stick tersebut setelah digunakan itu dipatahkan, namun tidak dilakukan. Setelah digunakan lalu dikumpulkan kembali, dibersihkan dan dikemas untuk melakukan tes swab," Irjen Panca Putra seperti dikutip dari SuaraMedan.id, Jumat (30/4/2021).
Dari hasil penyidikan, motif kelima tersangka memakai alat tes antigen bekas itu untuk meraup untung. Selama menjalankan aksinya sejak Desember 2020 itu, para tersangka telah mendapat keuntungan hingga Rp 1,8 miliar.
"Barang bukti yang diamankan uang Rp 146 juta. Kita prediksi selama beroperasi meraup keuntungan mencapai Rp1,8 miliar," katanya.
Panca mengatakan, ada sekitar 100-200 orang yang menjalani test swab setiap harinya. Biaya yang dikeluarkan untuk sekali test swab Rp 200 ribu.
"Satu hari bisa 150 sampai 200 orang yang melakukan tes swab ini. Kalau kita hitung saja 100 sehari (yang swab) maka dalam 3 bulan bisa mencapai 9.000 orang. Jadi ini masih kita dalami dan menelusuri barang-barang apa saja yang di daur ulang," katanya.
Baca Juga: Bisnis Alat Rapid Test Bekas, eks Manajer Kimia Farma Untung Rp1,8 Milyar
Dalam kasus ini, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 98 ayat (3) juncto Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) juncto Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
