Infografis
Menanggapi hal tersebut, pelaksana harian Sekretaris BPBD Provinsi NTT Sintus Carolus menyampaikan bahwa pemerintah daerah NTT sudah melakukan tindak lanjut terkait peringatan dini dari BMKG sejak bulan September 2020.
"Dengan adanya peringatan dini dari BMKG, kami mengirimkan surat ke setiap kabupaten/kota, melaksanakan himbauan dan penegasan kepada masyarakat, serta sosialisasi" kata Isyak.
Berdasarkan informasi lapangan yang diperoleh tim survey dan pemetaan BNPB, masyarakat sudah menerima informasi tersebut namun tidak mengira dampak siklon tropis seroja akan berdampak sebesar itu.
Untuk kerusakan sendiri, dampak yang paling parah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Adonara, dan Kabupaten Alor.
"Semua daerah terdampak adalah daerah-daerah yang berada di kawasan alur air di muara," kata pelaksana tugas Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari.
Menurut Abdul Muhari, karena daerah-daerah tersebut tidak masuk ke dalam siklus daerah banjir, maka masyarakat tidak menganggap bahwa daerah tersebut merupakan salah satu yang harus dihindari.
"Ini yang harus kita sosialisasikan dan berikan edukasi. Tidak seharusnya masyarakat membangun tempat tinggal di kawasan aliran air," kata Abdul.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB 2021, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang masif kepada masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana.
Abdul juga mengatakan, pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi.
Baca Juga: BMKG: Siklon Tropis Seroja Terkuat Kedua Setelah Kenanga
Di akhir rapat koordinasi, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Udrech menyimpulkan kolaborasi unsur pentaheliks sangat penting dalam hal peringatan dini. Kolaborasi dari instansi pemerintah termasuk juga akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana.
