Suara.com - Sebuah surat terbuka yang berisi peringatan perang saudara muncul di Prancis. Menyadur DW Kamis (29/04), surat itu ditandatangani oleh pensiunan jenderal Antoine Martinez.
Surat itu mengisyaratkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika Prancis gagal menindak penduduk daerah imigran pinggiran. "Prancis dalam bahaya," tulis surat itu.
Disebutkan bahwa Islamisme dan gerombolan dari pinggiran kota dapat menciptakan kebencian antar komunitas.
"Orang yang menjalankan negara kita harus menemukan keberanian yang dibutuhkan untuk memberantas bahaya ini," kata para tentara yang membubuhkan tanda tangan.
Baca Juga: KRI Nanggala 402 Tenggelam Ditembak Rudal Kapal Selam Prancis Jelas Hoaks
Mereka mendesak negara untuk menggunakan hukum agar bisa memperbaiki keadaan, dan memperingatkan kekacauan yang berkembang bisa berakhir dengan perang saudara.
Belakangan, oknum yang terlibat dalam surat itu akan diberi sanksi di hadapan dewan militer. Mereka termasuk 4 perwira dan setidaknya 20 pensiunan jenderal.
"Masing-masing akan menghadap dewan militer senior," kata Jenderal Francois Lecointre kepada Le Parisian. Lecointre mengatakan bahwa mereka bisa dihapus dari daftar atau pensiun dini.
Sementara itu, Perdana Menteri Prancis, Jean Castex mengatakan campur tangan tokoh militer dalam politik telah melanggar prinsip republik Prancis juga kehormatan dan tugas tentara.
Surat terbuka itu ditandatangani oleh ribuan orang, termasuk tentara. Beberapa diyakini memiliki hubungan dengan gerakan anti-imigrasi sayap kanan.
Baca Juga: Berlomba dengan Waktu, Jerman dan Prancis Kirim Bantuan Medis ke India
Pensiunan jenderal, Antoine Martinez, yang mendirikan kelompok sayap kanan, Volontaires pour la France juga termasuk di antara para penandatangan.
Laporan menyebut sekitar 100 perwira berpangkat dan lebih dari 1.000 personel militer menandatangani surat itu.
Menteri angkatan bersenjata Prancis mengatakan surat terbuka itu disahkan oleh Marine Le Pen, tokoh oposisi Prancis. Ia menyebut hal ini mencerminkan kesalahpahaman yang serius terhadap militer.