Infografis
Suara.com - Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021).
Tujuan Mahfud bertemu pimpinan KPK Firli Bahuri untuk meminta sejumlah dokumen terkait kasus hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena pemerintah telah membentuk tim Satgas atas keputusan presiden dalam memburu aset-aset BLBI yang telah merugikan keuangan negara.
"Kami dapat dokumen dari KPK tadi tentang ini. Waduh banyak sekali," kata Mahfud di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Dalam pertemuan itu, Mahfud juga ingin memastikan kedudukan atau posisi kasus BLBI bersama pimpinan KPK. Lantaran tim satgas kini tengah mengejar aset asetnya melalui proses hukum perdatanya.
"Itu betul ada kerugian negara yang bisa ditagih, tapi itu bukan pidana melainkan perdata. Oleh sebab itu, akan dianalisis kembali bersama KPK nanti. Kami memang sengaja KPK tidak masuk ke tim karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana," ungkap Mahfud.
Alasan lainnya, KPK tidak masuk dalam pemburuan aset BLBI, karena Mahfud menganggap lembaga antirasuah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus tetap independen.
Biarkan, bila ada temuan nantinya oleh KPK maupun BPK itu menjadi kewenangan dua lembaga tersebut. Pemerintah, kata Mahfud, kini bekerja untuk mengejar aset atas kerugian negara yang disebabkan BLBI.
"Biar tetap independen, kalau ada masalah dengan ini biar masuk itu memang kewenangannya. Jadi, kami hargai KPK, BPK juga kami nggak masukkan, biar dia independen nanti, kalau ada audit silahkan," imbuh Mahfud.
Sebelumnya, KPK mengeluarkan SP3 kasus korupsi BLBI pada Kamis (1/4/2021).
Baca Juga: KPK Akhirnya Digugat ke Pengadilan Gegara SP3 Kasus BLBI
Adapun dua tersangka dalam kasus ini yaitu pasangan suami istri, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Itjih Nursalim.
