Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi(Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengeluhkan jumlah pengawas protokol Covid-19 di perkantoran yang terlalu sedikit. Imbasnya, belakangan ini kasus Covid-19 di klaster perkantoran melonjak.
Menurut Andri, pengawas sangat diperlukan untuk memantau penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di perkantoran. Namun karena kondisi sekarang jumlahnya sedikit, maka pihaknya kesulitan mengawasi perkantoran.
"Jujur saja, memang pengawasan yang kita lakukan kalau dilihat dari jumlah pengawas dan jumlah perusahaan yang diawasi sangat jauh, sangat jauh sekali perbandingannya," ujar Andri saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).
Ia menyebut pihaknya hanya memiliki 15 tim untuk mengawasi perkantoran di ibu kota. Kinerja mereka adalah setiap harinya mengevaluasi data wajib lapor penerapan protokol kesehatan di seluruh perkantoran.
Jumlah ini berbanding jauh dibandingkan kuantitas perkantoran di ibu kota yang disebut Andri berjumlah sekitar 43 ribu.
"Bukan hanya petugas pengawas, tetapi kita juga didampingi rekan-rekan dari staf yang lain pun kita libatkan. Tetapi itu masih kurang maksimal," jelasnya.
Apalagi saat ini masalah yang ditangani pihaknya bukan hanya soal prokes saja. Saat ini sebagian tim tengah melakukan pelayanan terhadap pengaduan pegawai terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saat ini kan pengaduan-pengaduan masyarakat juga sangat tinggi, terkait masalah PHK, apalagi dekat-dekat hari raya pasti banyak juga pengaduan terhadap THR. Ini juga tidak bisa kita abaikan," katanya.
Karena itu, ia meminta meski tak ada pengawasan, pengelola perkantoran harus menyadari pentingnya prokes demi mencegah penularan Covid-19.
Baca Juga: Destinasi Wisata di Kayong Utara Tetap Buka hingga Libur Lebaran
"Karena kalau kita mengandalkan petugas, sangat tidak mungkin kita melaksanakan pemutusan mata rantai Covid-19 secara efektif dan optimal," pungkasnya.
