Infografis
Suara.com - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Kepala BIN
Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Putu Danny tertembak anggota kelompok kriminal bersenjata saat melakukan patroli bersama Satgas TNI/Polri dan BIN untuk melihat situasi keamanan di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pada Minggu (25/4/2021), pukul 15.50 WIT.
PGI melalui juru bicara, Philip Situmorang, mengapresiasi upaya dan kerja keras Putu Danny yang memberanikan diri memantau secara langsung situasi keamanan di wilayah berbahaya tersebut.
"PGI mendoakan agar keluarga almarhum memperoleh ketegaran dan dikuatkan Tuhan untuk menerima peristiwa tragis ini. Peristiwa yang sudah terjadi ini sangat tidak dikehendaki oleh siapapun yang ingin melihat Papua menjadi tanah damai. Bukan sebaliknya, Papua menjadi tanah yang membara karena dendam, kebencian dan amarah, dimana nyawa manusia menjadi taruhan sia-sia," kata Philip.
PGI juga menyampaikan dukacita atas berbagai peristiwa pembunuhan warga sipil yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak beberapa waktu lalu sebelum kejadian gugurnya Putu Danny.
Baca Juga: Kabinda Papua Tewas Ditembak KKB, Anggota DPR: Perlu Penguatan Organisasi
"Rangkaian peristiwa pembunuhan yang terkesan ‘saling membalas’ ini sungguh merusak citra manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Atas alasan apapun, baik Papua merdeka ataupun NKRI harga mati, serial pembunuhan ini tak bisa ditolerir dan harus segera dihentikan karena sungguh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaban dan kemanusiaan," kata Philip.
Terhadap berbagai peristiwa yang semakin menoreh luka dan duka Papua, PGI menyampaikan beberapa hal berikut:
Pertama, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar kasus pembunuhan terhadap Putu Danny segera diusut
tuntas dalam rangka penegakan HAM, bukan karena pembalasan dendam.
Kedua, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawasi upaya penegakan hukum dengan memastikan
agar warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik; juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang sungguh-sungguh humanis dan mengedepankan pendekatan budaya.
Mengutamakan pendekatan keamanan yang represif akan meningkatkan teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal ‘memoria passionis’ (ingatan-ingatan tentang penderitaan) bagi generasi Papua masa depan.
Baca Juga: Jenazah Kepala BIN Papua Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Ketiga, meminta Komnas HAM untuk meningkatkan pemantauan terhadp potensi pelanggaran HAM dalam kasus
kekerasan yang terjadi di Beoga dan seluruh Papua.
"Masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup yang dijamin oleh UU. Mereka tak boleh dibiarkan mengungsi, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber-sumber hidup yang Tuhan anugerahkan di tanah adat dan ulayat mereka."
"Jangan biarkan anak-anak Papua terputus hak bersekolah karena ikut mengungsi. Jangan korbankan pelayanan publik yang mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak mereka untuk dilayani. Negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua untuk tinggal di atas tanah ulayat mereka."
Keempat, mendorong Presiden Jokowi untuk sungguh-sungguh membuka ruang bagi berlangsungnya dialog Jakarta-Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua.
PGI berpendapat bahwa inilah pilihan jalan yang bermartabat bagi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dalam koridor kebangsaan Indonesia.
