Surat Tagihan untuk Jokowi dari Koalisi GENERASI HIJAU

Rifan Aditya Suara.Com
Selasa, 27 April 2021 | 11:20 WIB
Surat Tagihan untuk Jokowi dari Koalisi GENERASI HIJAU
Presiden Joko Widodo [Biro Pers Istana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

3. Sektor Persampahan: green stimulus program pinjaman lunak dan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.

UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu factor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemic ini. GENERASI HIJAU mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.

Program ini diperkirakan dapat menyasar lebh dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai 23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun.

Demi memastikan green stimulus masuk ke APBN 2022, Koalisi GENERASI HIJAU mendesak Jokowi dan jajarannya untuk memasukkan secara eksplisit kebijakan pemulihan ekonomi hijau melalui green stimulus ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodir dalam Nota Keuangan dan APBN 2022.

Alasan lain GENERASI HIJAU mengirim surat untuk Jokowi adalah karena komitmen pemerintah dinilai masih lemah dalam hal pembangunan rendah karbon dan pencegahan krisis iklim. Apalagi APBN saat ini belum mengandung green stimulus.

“APBN kita masih menjadi bagian dari business as usual yang mendukung ekonomi kotor dan boros emisi karbon”, kata Sekjen Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah Hasan di Jakarta.

Untuk diketahui, Koalisi GENERASI HIJAU dibentuk oleh Seknas FITRA bersama sejumlah jaringan masyarakat sipil Indonesia, pada awal April 2021. Di dalamnya terdiri dari beberapa intelektual, seperti Misbah Hasan (Sekjen Seknas FITRA), Dr. Cand. Yusdi Usman (Direktur Eksekutif RIB-Rumah Indonesia Berkelanjutan), Dr. Surya Darma (Ketua Umum METI-Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia), Paul Butar Butar (Direktur Eksekutif METI), Aldi Muhammad Alizar (Ketua IAP2 Indonesia), Moekti H. Soejachmoen (Direktur Eksekutif IRID-International Research Institute for Decarbonization), dan sejumlah tokoh masyarakat sipil lainnya.

Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan rendah karbon dan pencegahan krisis iklim yang dilakukan pemerintah dan semua stakeholder.

Baca Juga: Jubir: Sebenarnya Jokowi Belum Pernah Nyatakan akan Reshuffle

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI