Infografis
Suara.com - Perseteruan hukum antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (Ancol Mall) dengan PT Mata Elang International Stadium, yang berlangsung sejak tahun 2014, akhirnya tuntas.
Hal itu setelah upaya peninjauan kembali atau PK yang diajukan PT MEIS, ditolak Mahkamah Agung RI.
Penolakan PK tersebut tertuang dalam putusan PK MK Nomor : 547/PK/Pdt/2020 tertanggal 24 Agustus 2O2O.
"Setelahnya ada perintah eksekusi, dan telah dilakukan, yakni pengosongan ruangan PT MEIS di Ancol Beach City atau mal Ancol. Barang-barangnya sudah digudang, bila tak juga diambil, kami tak bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan," kata Adi Warman, pengacara sekaligus kuasa hukum PT WAIP, Senin (26/4/2021).
Baca Juga: Pengusaha Purwokerto Digugat Wanprestasi dalam Bisnis Serat Kelapa
Ia menjelaskan, konflik hukum berupa wanprestasi ini bermula ketika PT MEIS meneken perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT WAIP selaku pengelola Ancol Mall tanggal 21 Maret 2012.
Dalam perjanjian sewa menyewa itu, PT MEIS mengakui hendak menggunakan ruangan di Ancol Mall untuk usaha bidang musik hiburan dan music stadium.
Pada perjanjian itu juga ada klausul supaya PT MEIS harus menjalankan jenis usahanya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
“Tetapi faktanya PT MEIS dalam menjalankan usahanya tidak mematuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam perda DKI. Dalam pelaksanaan kegiatan berupa acara atau konser tidak memenuhi standar pengamanan yang berlaku sehingga mendapat teguran dari pihak kepolisian.”
Tak hanya itu, kata dia, PT MEIS juga tidak melakukan kewajiban pembayaran beban biaya atas makanan dan minuman yang dibawa sendiri oleh pengisi acara.
Baca Juga: Lakukan Wanprestasi, Dukcapil Cabut Hak Ases 153 Lembaga Pengguna
Kemudian, PT MEIS juga tak mematuhi kewajiban melakukan pembayaran rekening listrik dan air, yang artinya melanggar perjanjian sewa menyewa ruangan Ancol Mall.
“Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut, kami selaku pengacara PT WAIP mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan, tapi gagal. Akhirnya terpaksa kami menggugat wanprestasi PT MEIS di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2014, dengan nomor perkara 297/Pdt.G/201'4/PN.Jkt.utr,” kata dia.
Gugatan tersebut dikabulkan PN Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 2015. Hal itu dikuatkan juga oleh putusan Nomor:629/Pdtl2OL6/P1. DKI tertanggal 16 Desember 2016, yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Namun, PT MEIS mengajukan kasasi ke MK. Tapi, berdasarkan putusan MK Nomor 2430/K/PdL/2OLB tertanggal 30 Oktober 2018, kasasi itu ditolak.
Selanjutnya, PT MEIS mengajukan permohonan PK ke MK, tapi lagi-lagi ditolak berdasarkan putusan Nomor: 547/PK/Pdt/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
“Karena sudah memunyai kekuatan hukum tetap, dilakukanlah eksekusi pengosongan atas ruangan yang disewa oleh PT MEIS, sesuai Penetapan PN Jakut Nomor: 23/Eks/2O19/PN.Jkt.Utr. juncto No 297/Pdt.c/2O14/PN.Jkt.Utr. Jo No. 629/Pdt/2016/PT.DKI, Jo No. 243O/K/PdI/2O18.”
Eksekusi dilakukan tanggal 22-29 Juli 2020. Dengan demikian ruangan bekas sewa PT MEIS kembali sepenuhnya dikuasai oleh PT WAIP, selaku pengelola gedung Ancol Mall yang bekerja sama dengan pemilik kawasan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
“Terkait eksekusi pengosongan itu, barang-barang milik termohon eksekusi atau PT MEIS, oleh pengadilan, dititipkan di gudang kompleks Pantai Indah Dadap. PT MEIS setiap saat bisa mengambil barang-barang itu,” kata dia.
Namun, kata Adi Warman, PT MEIS hingga kekinian tak kunjung mengambil barang-barang tersebut. Padahal, PN Jakut sudah menerbitkan beberapa surat yang ditujukan kepada PT MEIS untuk mengambil barang-barang tersebut.
“Ada tenggat waktu 45 hari dari tanggal 19 Oktober 2020 untuk mengambil barang-barang itu. Kalau lewat, barang belum diambil, maka PN Jakut dan PT WAIP tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan atas barang-barang tersebut," tegasnya.
Selain itu, Adi Warman mengungkapkan, adanya upaya perlawanan yang tidak profesional oleh PT MEIS selama proses gugatan wanprestasi tersebut.
"Tapi upaya-upaya yang dilakukan cenderung bersifat fitnah yang keji untuk menekan PT WAIP selaku penggugat, bahkan menyerang kehormatan dan nama baik pemilik PT WAIP Bapak Fredie Tan alias Awin," kata dia.
Upaya-upaya tersebut berupa membuat sejumlah laporan ke Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, serta Kejaksaan Agung.
"Akan tetapi, semua laporan polisi tersebut telah dihentikan oleh penyidik atau SP3, dan mengajukan beberapa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang putusannya ditolak dan atau tidak diterima," kata Adi Warman.
Adi Warman menegaskan, tuduhan-tuduhan terhadap PT WAIP, termasuk Fredie Tan alias Awi selaku pemilik, adalah sama sekali tidak benar.
"Oleh sebab itu, kami minta kepada PT MEIS untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut, dan mohon media massa tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks tersebut," kata dia.
Dia memastikan, kliennya yakni Fredie Tan alias Awi adalah pengusaha yang taat terhadap hukum dan memiliki rekam jejak yang baik atau bersih.
