Suara.com - Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Perairan Bali menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi alutsista (alat utama sistem senjata) yang dimiliki.
Pernyatan tersebut diungkapkan Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas.
“Kejadian ini harus menjadi peluit peringatan agar pemerintah mengevaluasi alutsista yang kita miliki , sistem perawatan (MRO),” kata dia saat dihubungi Suara.com, Senin (26/4/2021).
Bersamaan dengan itu, beberapa poin penting lainnya juga harus dievaluasi pemerintah termasuk anggaran untuk pertahanan dan pendidikan TNI.
Baca Juga: Kenangan Keluarga Kru KRI Nanggala Serda Hendro: Baru Kirim Baju Kopaska
“Berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya,” kata Susaningtyas.
“Evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan agar para perwira mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan juga teknologi alutsista yang mumpuni,” sambungnya.
Menurutnya, evaluasi itu penting dilakukan pemerintah untuk mencegah terulangnya peristiwa yang dialami KRI Nanggala 402.
“Sedih sekali harus jadi anumerta pada usia muda. Evaluasi alutsista penting agar tak semakin banyak putra terbaik bangsa menjadi anumerta pada usia muda,” ujarnya.
Terbelah Tiga
Baca Juga: KRI Nanggala: Sahur Terakhir Suheri Ahli Senjata Torpedo
Satu-persatu fakta di balik peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 pun terungkap. Termutakhir, KRI Nanggala 402 disebut terbelah menjadi tiga bagian.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyebut ROV telah menangkap beberapa potongan bagian puing daripada KRI Nanggala-402.
"Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian," katanya.
Kekinian, pemerintah Indonesia rencananya akan berkoordinasi dengan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO. Koordinasi itu dilakukan dalam rangka mengupayakan evakusi kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali.
Hadi mengatakan proses evakuasi KRI Nanggala-402 diperlukan kerja sama internasional.
"Ini diperlukan karena untuk mengevakuasi KRI Nanggala-402 tentunya diperlukan kerja sama internasional," ujarnya.