12 Kali Raih Predikat WTP dari BPK, Sekjen DPR: Harus Makin Berkualitas

Adapun visi serta cita-cita Setjen DPR RI, yaitu menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan kerja Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI.

Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.

Rudi berujar penyusunan anggaran tahun 2022 juga harus memenuhi kepuasan dari anggota DPR RI atas dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI.

"Melalui dukungan persidangan administrasi dan keahlian antara lain mempermudah, mempercepat, meningkatkan serta akurasi pelayanan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan anggota DPR RI, serta peningkatan kompetensi dan perilaku SDM," kata Rudi dalam laman dpr.go.id.

Selain itu, lanjut Rudi penyusunan anggaran tahun 2022 harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Adapun yang menjadi indikatornya, antara lain peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan menguatkan delapan area reformasi birokrasi, pengembangan pusdiklat dengan peningkatan program dan kegiatan e-learning, hingga peningkatan layanan pengelolaan dokumen berbasis IT dengan melakukan pengelolaan data dan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi.

Para pimpinan DPR RI terpilih untuk periode 2019-2014 yang terdiri dari Puan Maharani (tengah), Rachmat Gobel, Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar, berpose jelang pengambilan sumpah jabatan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). [Suara.com / Arya Manggala] — Para pimpinan DPR RI dari Puan Maharani (tengah), Rachmat Gobel, Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar, berpose jelang pengambilan sumpah jabatan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). [Suara.com / Arya Manggala]

“Peningkatan data kelola teknologi informasi ini selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan meningkatkan keamanan informasi melakukan digitaliasi program dan mengintegrasikannya untuk mempercepat waktu pelayanan dan penyelesaian,” tandas Rudi.

12 Kali Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan penghormatan dan kebanggaan karena ini adalah kali ke-12 DPR RI mendapatkan opini WTP. Ia juga menegaskan bahwa ini merupakan suatu apresiasi yang perlu untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

“Dalam rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, disebutkan bahwa DPR mendapatkan apresiasi atas penghargaan predikat WTP dari BPK yang sudah 10 kali berturut-turut. Sebenarnya tahun ini DPR sudah mendapatkan opini WTP sudah 12 kali,” ujar Indra usai menghadiri acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Menteri Keuangan RI SSri Mulyani Indrawati secara virtual, Selasa (22/9/2020).